Dugaan Penyerobotan Lahan Oleh Perusahaan Tambang, LPADKT-KU Sambangi DPRD Kaltim

SAMARINDA – Puluhan masa yang tergabung dalam Laskar Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur- Kalimantan Utara (LPADKT-KU) mendatangi Kantor DPRD Kaltim, Rabu (12/8). Mereka melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan penyerobotan lahan.

LPADKT-KU mendapat kuasa yang disebut sebagai hak milik atas tanah itu. Kepada LPADKT-KU Alif Fernandes mengaku lahanya diserobot, dirusak oleh PT. MIL selaku kontraktor PT. Lana Harita Indonesia (LHI).

Ketua Umum LPADKT-KU  Vendy Meru mengatakan, sebelum dilakukan aksi, beberapa upaya penyelesaian telah dilakukan. Namun mereka menilai perusahaan melakukan tindakan yang dianggap dapat memprofokasi karena ada indikasi PT LHI menggunakan preman sehingga hampir terjadi bentrokan di lokasi lahan.

“Kami menganggap bahwa tindakan itu sebagai penghinaan dan pelecehan bagi kami,” kata Vendy Meru.

Senada pula yang disampaikan Sekjen LPADKT-KU, FX Apui menjelaskan Alip Fernandes selaku pemilik lahan berstatus hak milik menyerahkan surat kuasa kepada LPDKT-KU karena mengaku diserobot atau dirusak oleh PT MIL selaku Kontraktor PT Lana Harita Indonesia (LHI).

Oleh sebab itu LPDKT-KU mengajak DPRD Kaltim untuk mengawal proses hukum sebab Alip Fernandes selaku pemilik lahan melalui kuasa hukumnya telah melaporkan kepada pihak yang berwajib tertanggal 5 Agustus lalu.

Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, aspirasi akan ditindaklanjuti Komisi I untuk melakukan hearing bersama pihak-pihak yang terlibat, agar permasalahan terkait sengketa lahan tersebut dapat dicari titik temunya.

“Berdasarkan mekanisme, surat tertulis yang diberikan LPADKT-KU kepada pimpinan DPRD akan diproses kemudian diserahkan pembahasannya kepada Komisi I dan Komisi III,” ucap Jahidin didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa dan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Rima Hartati.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan berdasarkan mekanisme surat tertulis yang diberikan oleh LPADKT-KU kepada pimpinan DPRD akan diproses kemudian di serahkan pembahasannya kepada Komisi I dan Komisi III.

“Tunggu surat itu didisposisikan pimpinan ke komisi yang membidangi hukum dan komisi yang membidangi pertambangan untuk dibahas bersama dan dicarikan solusi yang terbaik karena tupoksi DPRD adalah melakukan mediasi,” tuturnya.

Jahidin menyebutkan, setelah diproses maka komisi I akan melakukan proses mediasi dengan mengundang kedua belah pihak. Yakni PT Lana Harita dan LPADKT untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak terkait persoalan dimaksud, sekaligus memanggil instansi yang terkait dan berkompeten dibidang pertanahan.

“Kalau memang benar melakukan perusakan atau menggunakan lahan tanpa seizin pemiliknya baik individu maupun kelompok termasuk perusahaan maka itu termasuk bentuk pelanggaran hukum,” ungkapnya.

(Fran)

Baca juga :

Dugaan Penyerobotan Lahan Oleh Perusahaan Tambang, LPADKT-KU Sambangi DPRD Kaltim

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

APBD Kaltim Relatif Kuat Ditengah Pandemi Covid-19

Perkara Dugaan Penyerobotan Lahan, Kuasa Hukum LHI Beri Tanggapan