BONTANG – Sedikit demi sedikit sejumlah persoalan pendidikan yang timbul pasca peralihan kewenangan dan pengelolaan SMA/SMK dan Swasta ke Provinsi mulai menemui jalan keluar. Salah satunya banyaknya guru SMA/SMK dan Swasta di Kota Taman yang belum juga menerima haknya. Dalam hal ini insentif mereka yang belum terbayarkan selama enam bulan belakangan.
Bilher Hutahean Anggota Komisi I DPRD Bontang menegaskan bahwa insentif guru SMA dan Swasta tersebut sebenarnya sudah dianggarkan pada APBD 2017. Dan ia membantah bahwa hal itu baru akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Bontang mendatang.
“Tidak benar jika hal itu baru akan dianggarkan di APBD Perubahan mendatang, sebab dananya memang sudah kita anggarkan sebelumnya. 6 milliar lebih telah kita anggarkan, hanya saja belum bisa disalurkan sebab ada pengalihan wewenang sementara provinsi belum menganggarkan,” bebernya kepada beritainspirasi.info saat ditemui, senin 17 juli 2017.
Sebab itu lanjut Bilher Disdik Kota Bontang harus segera berkordinasi dengan Provinsi, agar kedepan dapat mereka (Provinsi) anggarkan dalam APBD-P Provinsi dan persoalan ini tidak berulang kedepannya.
“Sementara untuk yang saat ini, karna sudah kita anggarkan maka dari pada silva serta kasihan guru-guru itu maka kita akan membantu provinsi untuk membayar insentif guru tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Bilher mengungkapkan, terkait teknis pembayarannya pihak Disdik mesti segera berkordinasi dengan provinsi terkait perjanjian MOU peruntukan dana tersebut.
“Tujuannya dana tersebut jelas, hanya saja kita transfer ke provinsi dan provinsi yang akan membayar ke para pendidik. Mekanismenya terbalik, bila biasanya provinsi transfer ke daerah nah ini kita yang transfer ke Provinsi, dan nominalnya seperti biasa perorang kurang lebih Rp. 1 juta,” terangnya.
Menurutnya skema seperti ini legal dan memang diperbolehkan, daerah di Kaltim yang telah melakukan hal yang serupa adalah Kabupaten Mahulu. Dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Kementrian Keuangan.
Senada dengan rekannya, Abdul Malik Anggota Komisi I mengungkapkan bahwa hal tersebut memang telah dianggarkan pada APBD 2017. (and)
