Samarinda – Insiden penodongan Senjata Tajam (Sajam) oleh seorang juru parkir (jukir) liar terhadap pengemudi Ojek Online (Ojol) di Samarinda baru-baru ini kembali memicu sorotan publik terhadap fenomena jukir liar di kota Samarinda.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menilai masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi penertiban. Ia menegaskan, sebagian besar jukir liar terpaksa menekuni pekerjaan itu karena keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan kerja.
“Kalau menurut saya, selalu ambil sisi positif saja. Banyak dari mereka melakukan ini karena tidak punya alternatif penghasilan lain,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberi label negatif secara menyeluruh. Menurutnya, ada jukir liar yang justru membantu mengatur arus lalu lintas di titik-titik rawan macet.
“Kalau memang ada yang merasa terganggu, ya laporkan saja. Tapi kita juga harus lihat, apakah mereka benar-benar mengganggu atau justru membantu kelancaran lalu lintas,” lanjutnya.
Ronald menegaskan akar permasalahan jukir liar berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mencari solusi yang tak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membuka jalan keluar yang lebih layak.
“Solusinya jangan hanya razia. Tapi pikirkan juga bagaimana mereka bisa diberi pekerjaan yang lebih layak, atau pelatihan agar bisa beralih profesi. Ini soal kebutuhan hidup,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap, penataan parkir di kota ini dapat menggabungkan ketegasan hukum dengan kepedulian sosial, sehingga upaya meningkatkan ketertiban bisa berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga. (Adv/DPRD Samarinda)