Beritainspirasi.info – Samarinda, Aksi JATAM Kaltim, Hari anti tambang 29 mei 2017 kembali mengingatkan kita persoalan kerusakan lingkungan akibat tambang, serta kasus lumpur lapindo yang sudah 11 tahun.
Ekonomi parasit yang digunakan dalam model industri tambang ini, menghasilkan penghancuran ruang hidup masyartakat dan ketahanan pangan rakyat. Perampasanan tanah, pengusuran pemukiman penduduk, kerusakan alam, bahkan kematian 27 anak di lobang bekas tambang dan site tambang yang ada dikaltim.
Aksi kali ini memang tertuang secara khusus untuk Gubernur Kaltim terkait janji politik terhadap kasus 27 orang meninggal dan pencabutan ijin IUP per 23 mei, komitmen pemerintah akan menghentkan sementara yang tidak menyetor jamrek.
Jaminan keselamatan seolah tidak ada buat masyarakat kaltim, hal ini di sampaikan oleh Pradarma Rupang “sejak tahun 2015 Pemerintah berkomitmen, jangan lagi ada korban, kenyataannya di tahun 2016 akhir 4 korban kembali meninggal, nisan-nisan yang kami bawa ini simbol kematian yang harus selalu di ingat oleh Gubernur, hal ini menunjukan sebenarnya komitmen ini tidak ada kemajuan nya, hanya servis bibir saja kepada rakyat dari pemerintah provinsi hingga daerah” ujar Darma sapaan akrabnya.
Perusahaan-perusahaan yang meninggalkan lobang-lobang tambang ini justru menguras anggaran pemerintah daerah. “Kalau saja daerah dan proses kebijakan ini berjalan baik, harusnya pemerintah transparan agar tau mana saja perusahanan hitam yang menyedot kas negara untuk pemulihan, disisi lain batas waktu oleh pusat terkait pencabutan IUP sudah melewati batas, melaui permen 43 tahun 2015 sudah di tetapkan 2 januari, ini sekarang sudah memasuki pertengahan tahun sudah rentang waktu 5 bulan. Nah ada apa dengan Gubernur ini?” pungkas Pradarma Dinamisator Jatam Kaltim. (Kub)
