SAMARINDA – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman menggelar aksi demostrasi di simpang empat Fly Over, Samarinda (23/08/21) sore tadi.
Selain berorasi, mereka juga menbentangkan spanduk tuntutan berupa penolakan terhadap kedatangan Presiden Jokowi, rencananya bakal berkunjung ke Kaltim, Besok Selasa 24 Agustus.
Presiden Bem Fisip, Iksan Noparadi menyampaikan bahwa ada banyak persoalan yang tidak pernah di selesaikan oleh Presiden Jokowi.
Diantaranya soal kasus pelanggaran HAM. Mereka merasa persoalan ini hingga sekarang tidak pernah terselesaikan.
Kemudian persoalan lingkungan di Kalimantan Timur, yakni dengan lubang tambang yang tidak direklamasi dan maraknya tambang ilegal hingga kebebasan akademik yang terancam didalam kampus.
BEM Fisip Unmul merasa, berbagai persoalan itu tidak pernah menjadi prioritas selama kepemimpinan Presiden Jokowi untuk dibuat kebijakan, minimal bisa mengurangi persoalan-persoalan yang mereka maksud.
“Atas dasar itu, kami Melaksanakan aksi ini. Menolak kedatangan Presiden di Kaltim,”katanya
Iksan Sapaan Akrabnya menjelaskan bahwa Isu lain yang mereka sampaikan dikepimpinan Presiden Jokowi juga Indeks demokrasi Indonesia yang menurun ke 64 peringkat, tergambar dari data Economic Intelegensia Unit.
Hal itulah kemudian mereka anggap bahwa Indonesia masih cacat demokrasi, karena represifitas terhadap gerakan rakyat yang menuntut persoalan-persoalan di berbagai daerah, masih terus terjadi.
“Kita mengetahui bahwa hari ini indeks demokrasi diindonesia khususnya 2020 itu turun keperinkat 64 tentu, hal tersebut di sebabkan banyak aksi represifitas,“ungkapnya.
Selain itu, Bem Fisip Unmul juga membawa isu masih maraknya pejabat negara yang melakukan korupsi. Hal tersebut dinilai minimnya komitmen presiden Jokowi dalam pemberatantas korupsi di Indonesia.
Ikhsan menganalogikan seperti masih jauh panggang dari api ,sehingga pihaknya menginginkan agar pemberatasan korupsi menjadi prioritas utama agar seluruh anggaran diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat.
“Kita melihat laporan dari Indonesia Corruption watch (ICW) indeks persepsi kita menurun dari angka 40 ke 37,”Bebernya.
Dalam aksi tersebut, pihaknya juga mengeluarkan sindiran pada Presiden Jokowi yang memakai baju adat Baduy saat Upacara Deti Detik Proklamasi, 17 Agustus lalu. Ditengah euforia penggunaan pakaian adat, pasalnya masih banyak Kriminilasasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak-haknya.
“Masih banyak masyarakat adat kita yang dikriminalisasi,”tegasnya.
Seperti diketahui bahwa besok (24/08/21) Presiden Jokowi dijadwalkan akan berkunjung ke SMPN 22 samarinda, lalu berkunjung ke Universitas Mulawarman.
BEM Fisip Unmul kata Ikhsan juga akan melakukan aksi propaganda terkait dengan kebebasan berekspresi dan pembungkaman akademik.
Hal tersebut akan mereka sampaikan dengan metode aksi pencerdasan. Pihaknya berencana akan memberikan pres relasase kepada Bapak Presiden Jokowi melalui perwakilan untuk menyampaikan hasil kajian.
Kendati demikian hingga aksi tersebut selesai, pihaknya belum mendapat respon dari protokol Presiden.
“Tentu kita akan melakukan aksi khusunya bicara kebebasan akademis di dalam kampus,”tutupnya. (Dod)
