Samarinda, Beri.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal tanggapi masalah yang tak kunjung usai, yakni Pertamini atau gerai penyedia BBM ilegal di Kota Samarinda.
Beberapa waktu belakangan, peredaran oknum-oknum ini semakin bertambah, oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan tegas dari perusahaan terkait untuk menertibkan keberadaan pertamini ini.
“Pertamina harus mengambil langkah tegas agar mengatasi polemik pertamini yang semakin banyak bermunculan di beberapa sudut kota dan pemukiman,” ujar Joha beberapa waktu lalu.
Menurut Joha, keberadaan pangkalan BBM ilegal ini juga meresahkan, sebab tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keamanan.
Namun ia juga berpendapat bahwa keberadaan hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses BBM khususnya yang berada di pinggir kota.
“Tetapi kehadiran ini juga menjadi kekhawatiran terkait keamanannya dan potensi pelanggaran hukum. Masyarakat menjual BBM, tapi pertamini ini dianggap ilegal dan tidak memiliki izin resmi,” jelasnya.
Kenaikan harga pertamini ini juga menjadi poin perhatian masyarakat, sebab ketika di SPBU masyarakat hanya membayar Rp. 10 ribu per liter. Namun masyarakat tidak perlu mengantre panjang ketika membeli BBM di luar SPBU
“Karena masyarakat terbantu tidak perlu antrean panjang di SPBU. Tapi di sisi lain, ada yang merasa dirugikan karena harga pertalite mencapai Rp. 12 ribu per liter. Sementara di SPBU hanya Rp. 10 ribu per liter,” tandasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
