Jokowi Bilang PPKM Tak Efektif, Ini Respon Sekda Bontang

Gelar giat sosialisasi PPKM, tim patroli forkopimda tak dapati pelanggaran berarti. Dari kiri, Dandim Letkol Arh Choirul Huda, Sekkot Bontang Aji Erlynawati, dan Kapolres Bontang AKBP Hanifa Martunas Siringoringo. (Sulaiman/beri.id)

BONTANG – Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tumpulnya aturan PPKM yang tidak berdampak pada penurunan tren pasien positif di Indonesia. Karena sejak diberlakukan kebijakan itu, tingkat mobilitas di masyarakat masih tinggi. Khususnya wilayah Jawa dan Bali.

Jokowi mengatakan, dalam implementasi di lapangan, mobilitas masyarakat masih tinggi meski ada penerapan PPKM. Padahal, esensi PPKM sendiri adalah membatasi mobilitas masyarakat saat pandemi corona.

“Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten,” tegas Jokowi.

Kota Bontang pun saat ini juga menerapkan kebijakan yang sama seperti di daerah lain. Juga tidak berhasil menurunkan trend penyebaran Covid-19.

Baca Juga :  Nekat Naikkan UMP 2021, Ganjar Pranowo Terancam Digugat APINDO Jateng

Pemberlakuan PPKM di Bontang sudah masuk dalam putaran kedua. Evaluasi dari putaran pertama, dinyatakan tidak berhasil. Karena cenderung kurang tegas dalam eksekusinya.

Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang mengatakan pemerintah tidak menjalankan aturan yang ada dengan maksimal. Cenderung hanya formalitas saja dalam menetapkan aturan.

“Pemerintah itu kalau saya lihat hanya menggugurkan kewajiban saja,” ucapnya, ketika ditemui di kantornya, Senin (1/2) lalu.

Dalam perumusan kebijakan PPKM, bahkan lembaga perwakilan rakyat ini juga kurang dilibatkan. Padahal DPRD merupakan representasi dari suara masyarakat. Bahkan dapat juga langsung lakukan jajak pendapat dengan asosiasi pengusaha yang ada di Bontang. Tujuannya agar semua stakeholder dapat sepaham dengan aturan pemerintah.

Baca Juga :  PPKM akan Di Evaluasi, Pasien Positif Di Bontang Tembus 137 Kasus

“Ajak mereka semua. Biar bisa bantu pemerintah dalam membantu jalannya kebijakan,” ujarnya.

Pihak Pemkot pun tidak menampik hal itu. Sekda Bontang Aji Erlynawati mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya maksimal dari pemerintah untuk menahan penyebaran dari sektor hulu.

Sekda yang akrab disapa Iin ini berharap pada penerapan PPKM hingga dua minggu ke depan. Meskipun Presiden Jokowi katakan kebijakan ini tak efektif.

“Kita tetap harus mempertimbangkan sisi humanis dari penegakan kebijakan ini,” jelasnya.

Selama penerapan kebijakan ini, diharapkan masyarakat serius untuk mengurangi mobilitasnya. Setiap keluar rumah hanya untuk membeli kebutuhan yang mencukupi kehidupan di dalam rumah tangga.

Baca Juga :  MUSCAB Perdana SAPMA PP Bontang, Daniel Ajak Kader Jalankan Program Bersama Dengan MPC

“Tidak perlu terlalu tegas. Cukup masyarakat taat saja. Supaya bisa terkendali sisi hulunya ini,” himbaunya.

Setelah pelaksanaan PPKM hingga 14 Februari mendatang, jika masih tidak efektif. Pemkot Bontang akan berkoordinasi dengan kementerian dalam mencoba merumuskan kembali kebijakan yang tepat sebagai pengganti PPKM. (ESC) 

Report

What do you think?

Proyek Ombak Likupang Dua Kabupaten Minut Dianggap Tak Ada Kerugian Negara

Polda Kaltim Amankan 1,5 Kg Sabu dan 21 Butir Extacy Dengan 4 Pelaku