Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda DPRD Provinsi Kaltim Kapal Ponton Batu Bara Antri Di Sungai Mahakam, Begini Penjelasan DPRD Kaltim

DPRD Provinsi Kaltim

Kapal Ponton Batu Bara Antri Di Sungai Mahakam, Begini Penjelasan DPRD Kaltim

Desember 31, 2019

Beri.id, SAMARINDA – Sepekan terakhir, sungai Mahakam Samarinda terlihat ramai ponton bermuatan batu bara. Ponton itu terlihat berjejer rapi sebelum melewati kolong jembatan Mahakam.

Ketua komisi III DPRD Kaltim, Hasanudin Masud mengatakan, hal itu terjadi karena dampak setelah hearing bersama pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo mengenai kejadian ditabraknya jembatan Mahakam berulang kali.

Politisi partai Golkar ini menceritakan, kapal ponton itu tidak sedang parkir tetapi menungu antrian untuk melewati jembatan Mahakam.

“Mereka sedang menunggu kapal Asist (kapal tunda), Kalau kemarin kemarin kan main nyolong aja,” ungkapnya dikonfirmasi di salah satu warung makan di jalan Aw.syahrani, Samarinda.

Dan itu menungu denda waktu, kapan dia turun, dari jam sekian sampai jam sekian, yang kapal kosong juga dari jam sekian sampai jam sekian, makanya mereka menungu antrian,”sambungnya lagi.

Kondisi seperti ini kata Hasanudin Masud, terjadi setelah pihaknya melakukan hearing bersama pihak terkait pada beberapa waktu lalu.

“Karena kita tekan KSOP kalau misal terjadi sesuatu, kamu gimana pak ? nah disitu peran KSOP tekan Pelindo sebagai pendamping penyeberangan,”tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian ditabraknya vender jembatan Mahakam tidak terulang lagi.

“Kalau dulu main nyelonong aja, makanya satu bulan ada terjadi lima kali terjadi tabrakan jembatan,”terangnya.

(Jr/*)