Kelanjutan Kasus 2 Mahasiswa Tersangka Aksi Omnibus Law di Samarinda, Masuki Sidang Perdana

Dalam Sidang Kuasa Hukum Minta Terdakwa Dipindah Dari Sel Tahanan Polresta Samarinda

Suasana sidang perdana mahasiwa tersangka Omnibus Law UU Cipta Kerja, di Pengadilan Negeri Samarinda

SAMARINDA – Dua orang mahasiswa yang menjadi tersangka pasca aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor DPRD Kaltim, 5 November 2020 lalu. Memasuki sidang perdana.Sidang berlangsung pada, Selasa (26/1), di Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang diketuai oleh Majelis hakim, Johnny Kondole, didampingi Abdul Rahman Karim, dan Deki Felix Wagijo sebagai Hakim Anggota. Dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ryan Asprimagama.

Dalam persidangan, JPU membacakan dakwaan dengan tersangka WJ yang diduga melakukan penganiayaan. Disebutkan Terdakwa WJ berlari sambil memegang batu kemudian melemparkan ke arah dalam pagar DPRD. Kemudian, dari batu tersebut mengenai bagian mata saksi Agus Prayitno, yang saat itu sedang berjaga di dalam pagar.

Berdasarjan Visun Et Repertum Nomor: 118/IKFML/TU3.1/XI/2020, mendapatkan hasil ditemukan luka lecet pada area mata kanan bagian bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Baca Juga :  Dugaan ASN Terlibat Kampanye Terus di Dalami Bawaslu Kota Samarinda

Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa ditanya, apakah akan mengajukan eksepsi. Indra, selaku kuasa hukum menyampaikan tidak akan membuat eksepsi.

“Kita tidak mengajukan eksepsi,” kata Indra.

 

Terdakwa Harus Dipindah Sel Tahanan

Indra, Kuasa Hukum Terdakwa

Dalam persidangan, Indra selaku kuasa hukum WJ, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, agar kliennya, bisa dipindah sel tahanannya. Dari sel Polresta Samarinda ke Rumah Tahanan (Rutan) Sempaja.

“Supaya terdakwa bisa lebih bebas klarifikasi pasal di Dakwakan oleh JPU. Dan lebih leluasa meluruskan peristiwa bagaimana terdakwa ini ditetapkan sebagai tersangka,”papar Indra, usai persidangan.

Kata Indra hal itu diminta dengan alasan saat ini korban merupakan dari pihak kepolisian dan kliennya masih di sel Polresta.

“Dugaan atau ketakutan yang kita sampaikan, jangan sampai terdakwa tidak bebas, merasa tertekan, terintimidasi psikologinya untuk memberi klarifikasi peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi,”jelasnya

Oleh karenanya, Indra, memohonkan langsung kepada majelis hakim, agar WJ segera dipindahkan ke Rutan.

Baca Juga :  Rencana pembangunan hotel di kawasan islamic Center, Pembohongan Publik

“Kami juga sudah diminta untuk secepatnya membuat surat kepada majelis hakim, agar mengajukan permohonan pemindahan WJ dari Polres ke Rutan sempaja,” tutupnya.

Sidang selanjutnya akan masuk pada tahapan pemeriksaan saksi. Kemungkinan pada Selasa (2/2) mendatang. Tentu, yang akan dipanggil saksi korban terlebih dahulu, kemudian, saksi yang melihat secara langsung peristiwa pelemparan tersebut.

“Saksi dari pihak kepolisian juga kami masih belum tau, karena berkas yang kami mohonkan, masih belum kami terima,” ungkapnya.

 

Sidang Diwarnai Aksi Demonstrasi

 

Suasana aksi demonstrasi Aliansi Mahakam Kawal Sidang Perdana dua terdakwa mahasiwa

Sebelum sidang dimulai, Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat (Mahakam) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Samarinda. Sebagai upaya mengawal sidang perdana mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami akan terus mengawal sidang pada dua kawan kami,”kata Dandi Wijaya selaku Humas aksi.

Dua mahasiswa dengan inisial FR dan WJ ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan membawa senjata tajam dan satunya melempar batu yang mengenai seorang anggota polisi.

Baca Juga :  Copot Sendiri APK Disekretariat, DPC PDI Samarinda: Harus Sportif, Masa Kampanye Sudah Selesai

Namun kata Dandi, tuduhan tersebut tidak berdasar. Karena dalam proses Praperadilan
polisi tidak memberikan bukti kuat yang bisa memberatkan dua mahasiswa tersebut. Tetapi proses Praperadilan yang sempat diajukan, ditolak.

“Makanya kami carikan alat bukti dan saksi yang nyata. Semua bukti lapangan sudah kita serahkan pada kuasa hukum,”bebernya.

Dalam aksi aliansi Mahakam yang mengawal proses Peradilan membawa empat tuntutan. Pertama meminta kedua tahanan politik masa aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja itu dibebaskan.

Kemudian Hentikan Kriminalisasi dan Pembungkaman Ruang Demokrasi Terhadap Gerakan Rakyat. Selanjutnya Menuntut Majelis Hakim Untuk Bersifat Independen. Terakhir meminta Cabut Undang-Undang Omnibus Law.(Fran)

Report

What do you think?

Tes Rapid Anti Gen Secara Acak di Balikpapan Ditemukan 2 Pengguna Jalur Darat Positif

Kick Off Vaksin Sinovac COVID-19, Dandim Bontang Jadi Peserta Pertama