Kerja Sama Pengendalian Banjir Samarinda–Kukar, Pembahasan Teknis Dikebut Desember

Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Foto: Lisa/beri.id)

BERI.ID – Upaya pengendalian banjir di kawasan perbatasan Samarinda Utara dan Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki fase krusial.

Tim teknis dari kedua pemerintah daerah kini mempercepat penyelarasan rencana bersama yang menjadi dasar pelaksanaan program lintas wilayah tersebut.

Pembahasan rinci mengenai desain dan pola kerja sama telah digarap intensif sepanjang awal Desember.

Pemkot menargetkan seluruh catatan teknis dapat diselesaikan sebelum memasuki akhir tahun.

Setelah finalisasi, pertemuan tingkat kepala daerah akan dijadwalkan untuk memutuskan langkah eksekusi.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa proses penyamaan persepsi antar-perangkat daerah berjalan konstruktif.

“Tim dari kedua daerah sudah mengerucutkan banyak hal. Kalau seluruh poin sudah klop, kami berharap Desember ini bisa duduk bersama secara resmi dengan Bupati Kukar,” tuturnya, Kamis (11/12/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi informal dengan Bupati Kukar telah dilakukan dalam beberapa agenda pemerintahan. Respons dari Kukar disebut sangat terbuka.

“Beliau sangat memahami urgensi masalah banjir di kawasan perbatasan. Itu sebabnya pembahasan bergulir cepat dan arahnya positif,” ujarnya.

Salah satu poin utama yang disiapkan adalah pembangunan kolam retensi di wilayah Kukar yang berbatasan langsung dengan Samarinda.

Fasilitas tersebut menjadi tulang punggung pengaturan limpasan air dari kawasan hulu, yang selama ini menjadi faktor pemicu banjir di sejumlah titik di Samarinda Utara.

Dengan skema kolaboratif ini, dua daerah diharapkan dapat berbagi fungsi pengendalian untuk mengurangi tekanan air saat curah hujan tinggi.

Meski pembahasan teknis hampir tuntas, Pemkot belum menyerahkan laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

AH menegaskan bahwa pelaporan akan dilakukan setelah kesepakatan antardaerah benar-benar terkunci.

“Begitu kami mendapatkan dokumen final, barulah kami ajukan kepada Gubernur. Kami berharap provinsi memberikan dukungan penuh karena ini menyangkut masalah lintas batas,” jelasnya.

Andi Harun menutup dengan penegasan bahwa kerja sama ini bukan hanya langkah antisipasi musiman, tetapi pondasi jangka panjang bagi pengelolaan banjir di dua wilayah.

“Kita ingin penanganan yang sistemik, tidak parsial. Kalau seluruh pihak bergerak bersama, kita punya peluang besar mengurangi risiko banjir di tahun-tahun mendatang,” tandasnya. (lis)