Samarinda, Beri.id – Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan, namun masalah ini tetap menjadi persoalan yang kompleks.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, sulitnya mendefinisikan dan menggolongkan kemiskinan menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangannya. Kemiskinan seringkali berkaitan dengan pengangguran dan ketimpangan.
“Kemiskinan ekstrem contohnya sangatlah memprihatinkan. Walau sudah melakukan berbagai langkah untuk menanggulanginya, namun tidak akan mudah jika dilakukan hanya bergantung pada sebelah pihak,” katanya di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Senin 18 Maret 2024.
Astuti menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan lembaga, instansi, OPD, tokoh sosial dan keagamaan, serta masyarakat secara keseluruhan.
Kesadaran masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup dan keinginan kuat untuk melawan kemiskinan menjadi kunci utama dalam upaya ini.
“Yang paling penting dibutuhkan kolaborasi kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup dengan kemauan keras melawan arus kemiskinan,” tuturnya politikus Partai Demokrat itu.
Pentingnya memiliki kepentingan moral yang mengutamakan kesejahteraan bersama daripada kepentingan pribadi. Menurutnya, memiliki pegangan agama yang kuat serta melibatkan diri dalam kegiatan sosial masyarakat juga menjadi hal yang krusial dalam mengatasi kemiskinan.
“Caranya adalah harus memiliki pegangan agama yang kuat, moralitas. Keterlibatan masyarakat sekitar kita juga,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
