SAMARINDA- Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meskipun kondisi Kaltim secara umum dinilai kondusif, Rifqinizamy tetap mengingatkan pentingnya kewaspadaan, mengingat Kaltim berada di posisi kelima sebagai daerah rawan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.
“Meski Kaltim cukup kondusif, kami berharap daerah ini tetap waspada, terlebih karena hanya ada dua pasangan calon gubernur,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Sabtu (9/11/2024).
Komisi ll DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kaltim pada Jumat (8/11/2024) yang dipimpin langsung oleh Rifqinizamy, Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf dan anggota Komisi II Mardani Ali Sera. Rifqinizamy mengapresiasi langkah-langkah Pemprov Kaltim yang bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda untuk memastikan Pilkada berjalan lancar.
Komisi II juga menyoroti pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kaltim, yang dinilai cukup baik dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. “Laporan yang kami terima menunjukkan NPHD Kaltim dikelola dengan baik, dan dukungan dari TNI-Polri sangat membantu,” tambah Rifqinizamy. Ia berterima kasih kepada Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, karena Kaltim mampu mengelola anggaran tanpa memerlukan tambahan dana APBN seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.
Akmal Malik, Pj. Gubernur Kaltim, menyampaikan pencapaian partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan legislatif Februari lalu yang mencapai rata-rata 79 persen, di atas rata-rata nasional. Pemerintah provinsi terus mendukung penyelenggara pemilu dengan memastikan kesiapan infrastruktur hingga daerah terpencil dan memberikan jaminan sosial BPJS Kesehatan bagi seluruh petugas TPS di Kaltim, yang merupakan langkah unik dibandingkan daerah lain.
“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan Pilkada berjalan sukses, termasuk dalam bentuk NPHD sebesar Rp1,1 triliun untuk KPU, Bawaslu, dan keamanan,” kata Akmal.
Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, melaporkan bahwa Pilkada 2024 akan melibatkan 2.821.202 pemilih yang tersebar di 6.274 TPS, termasuk 30 TPS khusus. Kampanye akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024, dengan debat terakhir pada 22 November. Fahmi berharap dinamika politik di Kaltim tetap terkendali menjelang Pilkada.
Dengan berbagai dukungan dan sinergi antara pemerintah, penyelenggara, dan aparat keamanan, kesiapan Kaltim untuk Pilkada 2024 mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak dan diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lainnya.
(*)