Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial KMS Tuntut Penghentian Pembahasan Raperda Zona Wilayah Pesisir, Dewan Sebut Akan Akomodir Kepentingan Nelayan

Advetorial, DPRD Provinsi Kaltim

KMS Tuntut Penghentian Pembahasan Raperda Zona Wilayah Pesisir, Dewan Sebut Akan Akomodir Kepentingan Nelayan

Mei 23, 2019

SAMARINDA – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim meminta secara tegas agar pembahasan Perda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) dan segala bentuk kegiatannya, dihentikan sampai konsolidasi data dilakukan.

Dalam rilis kepada media, permintaan penghentian keseluruhan kegiatan pembahasan Perda RZWP3K ini, didasari oleh beberapa argumentasi,

Pertama, prinsip kehati-hatian yang dituntut dikedepankan karena RZWP3K menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Khususnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan menggantungkan hidup pada ruang wilayah pesisir dan laut.

Kedua, terdapat ketidaksinkronan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan naskah rancangan Perda. Setidaknya 80 persen KLHS tidak sinkron dengan Perda.

Selain itu, ada faktor-faktor lain yang juga dianggap KMS mempengaruhi Raperda RZWP3K itu.

Sementara itu, di sisi DPRD Kaltim, sampaikan bahwa kepentingan nelayan menjadi hal yang perlu diakomodir dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim.

Menurut Anggota Pansus RZWP3K, Rusianto sejatinya para nelayan dapat dilibatkan dalam pembahasan raperda ini.

“Kita sangat memahami bagaimana perasaan para nelayan yang masih menunggu hasil dari raperda ini. Seharusnya memang para nelayan dilibatkan dalam pembahasan draf raperda ini guna mencapai hasil maksimal,”ungkapnya.

Logo DPRD Kaltim

Contohnya masalah zonasi konservasi seperti dermaga atau pelabuhan haruslah menjadi perhatian dan mampu diakomodir dalam draf raperda tersebut.

Sebab, apabila Raperda RZWP3K Kaltim tidak mengatur tentang wilayah kerja nelayan termasuk dermaga maka dipastikan akan banyak mematikan usaha nelayan termasuk keramba atau bagang apung yang menjadi tumpuan ekonomi mereka.

“Artinya, pengembangan infrastruktur juga harus memperhatikan penduduk. Ini penting guna menghindari terjadinya konflik,” ucap anggota Pansus RZWP3K ini. (*)