SANGATTA – Empat hari sudah berlalu setelah aksi solidaritas tenaga kesehatan pada Kamis (4/11) lalu, atas kondisi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga, Kutai Timur, yang memprihatinkan. Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur Aleks mengungkapkan, mendukung seluruh langkah tenaga kesehatan.
Menurutnya, protes disertai sejumlah tuntutan para “pahlawan pandemi” tersebut tidak seharusnya terjadi. Karena sebagai garda terdepan, dalam pembangunan kesehatan mereka mesti mendapatkan prestise.
Masalah tersebut, sambungnya, yang telah menimpa 150 karyawan RSUD Kudungga bukan lagi harus dipertanyakan tetapi harus lebih daripada itu.
“Secara terbuka kami katakan, ya, DPD KNPI Kutai Timur berdiri bersama nakes yang tengah memperjuangkan tuntutannya kepada pemerintah daerah. Kepada pihak yang bersangkutan, jangan mendiamkan terlebih lagi ‘lari’ dari kelalaian yang telah diperbuat,” Tutur Aleks saat ditemui di Sekretariat KNPI Kutai Timur pada Senin (8/11), siang.
Selain bersolidaritas bersama para tenaga kesehatan, pihaknya juga mendorong Bupati Kutai Timur agar sesegera mungkin mengupayakan empat tuntutan yang sudah dilayangkan.
“Tolong, kepala daerah Pemkab Kutim menunjukkan keberpihakannya kepada pahlawan bangsa kita. Mereka selama ini mengambil resiko yang sangat besar, untuk kesehatan hingga keselamatan manusia di Kutai Timur,” harapnya.
Kemudian, lanjutnya, hal yang tak kalah penting yakni soal transparansi pengelolaan keuangan RSUD Kudungga. Ia menilai, tuntutan keterbukaan para karyawan adalah amanat konstitusi dan seyogianya diindahkan terutama kepada pimpinan rumah sakit.
Perlu diketahui, sebelumnya 150 karyawan RSUD Kudungga melakukan unjuk rasa pada Kamis (4/11), di Gedung Serba Guna, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi. Terdapat empat tuntutan yang disampaikan oleh para tenaga kesehatan tersebut. Diantaranya menuntut transparansi keuangan, hentikan intimidasi, bayarkan jasa pelayanan Covid-19 hingga restrukturisasi manajemen RSUD Kudungga. (Dod)
