Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Koalisi Nasional Buat Isran-Hadi Yakin Menang

SAMARINDA – Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah di buka, tepat 8 Januari waktu yang di Jadwalkan KPU Kaltim sebagai Hari Pertama untuk Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2018-2023.

Seperti yang di kabarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, bahwa, Pendaftar pertama pada tanggal 8 januari akan di mulai oleh pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi hasil Koalisi dari 3 partai, Yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera(PKS), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Isran dan Hadi Mulyadi adalah Usungan langsung dari Koalisi Nasional.

Hal tersebut pun di benarkan oleh Isran Noor Saat di wawancarai “Koalisi Nasional ini cukup bagus. Saya sendiri merasakan ini adalah berkah karena saya di tunjuk langsung untuk berpasangan dengan pak Hadi Mulyadi” terang Isran.

Senin (8/1/18) Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor dan Hadi Mulyadi bersama Pendukungnya Hadir di Kantor KPU Kaltim untuk memberikan berkas pendaftaran.. Antrian panjang oleh masa pendukung Isran dan Hadi berhasil memadatkan Jalan Basuki Rahmat. Sebagai Pasangan Calon yang juga jadi pendaftar pertaman di KPU, tentu hal ini juga menjadi langkah yang serius oleh Isran dan Hadi untuk jadi pemimpim di Kaltim. Di tengah isu Isran yang sedang di laporkan ke mabes Polri.

Iring-iringan pendukung juga di ramaikan atraksi silat dilapangan parkir KPU yang menambah kemeriahan menyambut kedatangan Paslon Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Isran dan Hadi terlihat memasuki Ruang pendaftaran dan duduk dengan tenang dikursi yang telah disediakan untuk menunggu hasil verifikasi berkas pendaftaran yang di bacakan oleh KPU Provinsi Kaltim.

Setelah pemeriksaan berkas koalisi 3 partai ini selesai, KPU Provinsi Kaltim langsung membacakan hasil pemeriksaan dan menyatakan Berkas pendaftaran oleh Paslon di anggap layak dan memenuhi syarat bagi KPU, kini Isran Noor dan Hadi Mulyadi Resmi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Saat di Konfirmasi Beritainspirasi.info Ketua KPU Kaltim M. Taufik mengatakan “Saat ini KPU kaltim sedang menilai berkas atau dokumen pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk berkas atau dokumen kita dibantu oleh Bawaslu Provinsi Kaltim juga. Dan saat ini Isran dan Hadi dinyatakan Lolos di pemeriksaan berkas dokumen syarat pendaftaran”. Ujar Taufik.

“Namun tidak hanya sampai disini, karena mekanisme selanjutnya Tgl 11 nanti akan ada pemeriksaan kesehatan Oleh Pasangan Calon, Kita tunggu hasil laporan pemeriksaan sebagat syarat Paslon”. Tambahnya.

Saat di wawancarai Beritainspirasi mengenai target sebagai Paslon yang baru saja dinyatakan lolos pada pemeriksaan berkas pendaftaran, Isran mengatakan ” target saya ya menang, dan itu lah yang juga jadi target di nasional dan insya allah kita akan wujudkan di daerah” ucap Isran.

“Bahkan Pesan langsung Prabowo ke saya adalah menang. Dan karena itu saya katakan lagi target kita untuk Pilkada kali ini adalah menang dan insya allah itu akan kita wujudkan”. Tegas Isran.

“Untuk lawan, saya belum bisa melihat siapa yang menjadi lawan yang kuat untuk saya. Saya masih tetap percaya saja saat ini bahwa saya bisa memenangkan, itu saja. Tutupnya. (Arm)