SAMARINDA – Pagu anggaran sebesar 20 persen dari APBD Kaltim untuk sektor pendidikan diminta DPRD Kaltim untuk bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Pemprov Kaltim. Komisi IV DPRD Kaltim melalui Ketua Komisi Rusman Yakub menyuarakan hal tersebut.
“Anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan seperti yang diamanatkan UU No.20 tahun 2003 harusnya bisa dimaksimalkan. Realisasi dalam penggunaan anggaran harus di fokuskan pada program – program yang meingkatkan kualitas pendidikan serta infrastruktur pendidikan,”kata Rusman Yakub yang juga politisi PPP.
Ia menilai, meski anggaran 20 persen sudah dialokasikan oleh pemerintah, tetapi dalam perjalanan dianggap masih belum maksimal. Salah satu conton adanya terkait tenaga pengajar di Kaltim. Saat ini, jumlah tenaga pengajhar di Kaltim mencapai puluhan ribu orang, namun masih banyak yang belum bersertifikasi.
” Seharusnya di Kaltim memiliki konsep yang inovatif terutama dalam hal menciptakan tenaga-tenaga pengajar yang andal,” tambahnya.
Rusman Yakub juga meminta adanya pemerataan kualitas sumber daya manusia. “Tidak boleh ada kesenjangan antara pendidikan di kota dan desa. Karena prinsipnya kita menginginkan pendidikan di Kaltim bisa lebih maju lagi untuk beberapa tahun ke depan,” katanya.
Pemerataan kualitas tersebut, dianggap penting karena juga menjadi tolak ukur pendidikan di daerah. “Kami tak ingin ada perbedaan kualitas pengajar antara daerah satu dengan yang lain. Persoalan jarak atau kawasan pedalaman bukan jadi alasan untuk tidak bisa memenuhi kualitas sumber daya pengajar yang setara,” ucap Rusman Yakub. (*)
