Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Konferensi Investor ESG Vietnam 2025 Edisi Ketiga Mendorong Komitmen yang Dapat Ditindaklanjuti terhadap Pertumbuhan Berkelanjutan dan Target Nol Bersih

Sambutan dan Kata Pembukaan oleh Ibu Sarah Hooper, Konsul Jenderal Australia di Kota Ho Chi Minh. (GlobeNewswire)

BERI.ID – Raise Partners dan Vietnam Innovators Digest (Vietcetera Media) berhasil menyelesaikan Konferensi Investor ESG Vietnam 2025, yang diselenggarakan pada tanggal 13 & 14 Mei 2025 di New World Saigon Hotel di Kota Ho Chi Minh. Acara berdurasi dua hari ini menarik minat lebih dari 500 peserta, termasuk investor, pejabat pemerintah, pemimpin bisnis, UKM, multinasional, akademik, dan media, yang ingin mendalami perdagangan, investasi, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Konferensi ini membahas tema-tema penting seperti tarif dagang AS, pergeseran geopolitik, dan posisi Vietnam di ASEAN. Diskusi panel dan pidato utama mengulas pemanfaatan keunggulan Vietnam untuk diversifikasi ekonomi dan pasar ekspor, infrastruktur yang tangguh, pengembangan tenaga kerja inklusif, dan investasi berwawasan gender. Pameran Investor dan Bisnis yang interaktif menghadirkan inovasi dan kolaborasi perusahaan rintisan (startup).

Hari pertama berfokus pada target sosial ekonomi Vietnam di tengah ketidakpastian global, yang menekankan pendekatan berbasis misi, diversifikasi pasar, pengembangan tenaga kerja, kota-kota berkelanjutan, ketangguhan sektor, dan praktik terbaik ESG. Hari kedua mempelajari bagaimana investor, pemerintah, dan sektor swasta dapat memanfaatkan sumber daya Vietnam untuk investasi berwawasan gender, ekonomi digital dan AI, rantai pasok ramah lingkungan, pembiayaan berkelanjutan, dan mobilitas listrik (e-Mobility).

Sarah Hooper, Konsul Jenderal Australia di Kota Ho Chi Minh, mengatakan, “Transisi nol bersih global hanya dapat dicapai melalui kerja sama kolaboratif antara investor, pemerintah, dan masyarakat sipil bersama-sama. Australia terus mendukung beberapa inisiatif di Vietnam yang mengatalisasi investasi sektor swasta yang lebih besar beserta pendanaan Pemerintah untuk mencapai hasil yang berdampak besar”. Pidato pembukanya menekankan kekuatan kemitraan.

Konferensi ini juga menghadirkan sesi pitching (presentasi) dampak dan teknologi startup, Makan Siang Eksekutif Nol Sampah yang Ramah Alam, dan Pertemuan Jejaring pasca-konferensi, yang mendukung koneksi terkait investasi ESG, pertumbuhan berkelanjutan, dan target nol bersih.

Van Ly, Mitra di Raise Partners, berkomentar: “Di tengah ketidakpastian global, Vietnam berada pada momen penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pergeseran pasar, kejelasan tentang ESG, dan reformasi sektor swasta seperti Resolusi 68 mendatangkan peluang transformatif. Konferensi Investor ESG Vietnam tahun ini mendorong dialog berani yang berorientasi pada tindakan untuk mengatalisasi dampak saat Vietnam memasuki era baru pertumbuhan yang terdiversifikasi dan bertanggung jawab.”

Menuju Acara Nol Bersih

Konferensi ini menerapkan inisiatif ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak karbonnya, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang cerdas, solusi hemat energi, praktik limbah minimal, katering berkelanjutan, dan material ramah lingkungan. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan telah diprioritaskan, dan peserta diimbau untuk berkontribusi terhadap program kompensasi karbon di Provinsi Quảng Trị, yang bertujuan untuk mencapai target Nol Bersih.

Konferensi tahun ini menyoroti peran penting ESG dalam jalur ekonomi berkelanjutan Vietnam, dan potensinya untuk memperoleh investasi berdampak besar dalam bidang Energi, Infrastruktur, Logistik, dan Tenaga Kerja, yang dibuktikan melalui upaya nol bersih sendiri dalam acara ini. (Red)