BONTANG – Deklarasi damai diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Agenda yang diharapkan dapat menjadi pengingat bagi warga Bontang, untuk menjaga kondusifitas pemilihan kepala daerah di Bontang.
Sebelumnya, situasi sempat memanas, karena ada gesekan ditengah-tengah masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi kembali kondusif setelah masing-masing pihak yang berkonflik menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian Bontang.
Sempat bungkam, KPU menutup diri untuk memberikan klarifikasi terkait masalah itu.
Rabu (2/12) sore lalu, dalam agenda yang bertemakan Deklarasi pilkada damai dan penandatanganan surat pernyataan serta doa bersama pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bontang tahun 2020.
Di acara itu, hadir pasangan calon 01 Basri Rase-Najirah dan paslon dari 02 Neni Moerniaeni-Joni Muslim, Pjs. Walikota Bontang, Dandim Kodim 0908, Kapolres Bontang, Bawaslu, dan tamu undangan lainnya.
Point dalam agenda itu adalah penandatanganan pernyataan untuk mengawal pilkada damai di Bontang. Dan yang bertanda tangan di dalamnya, adalah paslon dari 01 dan 02, serta masing-masing tim pemenangan.
Ditemui usai acara, Ketua KPU Bontang Erwin akui pasca kejadian, saat pagi harinya ia langsung koordinasi dengan pihak kepolisian dan Kodim 0908 demi membahas urgensi menyelenggarakan deklarasi damai.
“Sengaja memang tidak memberikan keterangan panjang lebar terkait masalah itu, karena ini kan sangat sensitif bagi saya,” ungkapnya.
Disadari, momentum lima tahunan ini memang sangat rawan konflik horizontal. Oleh karena itu, mendekati hari puncak, KPU berinisiatif untuk selenggarakan kembali deklarasi damai.
Saat di awal tahapan pilkada lalu, KPU sudah menandatangani prasasti berkaitan dengan komitmen menjaga kedamaian di Bontang selama pilkada.
Hanya saja, bedanya kali ini masing-masing paslon pegang komitmen yang ditandatangani di kertas, yang di bingkai dalam bentuk piagam.
Seiring berjalannya waktu, ternyata KPU dan beberapa stakeholder menganggap perlu untuk lakukan itu kembali.
“Ini sebagai bentuk penegasan lagi,” ucap Erwin.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa agenda ini memang tidak ada dalam tahapan pilkada KPU Bontang, akan tetapi karena ada juga dorongan dari masyarakat yang menginginkan pilkada Bontang berjalan damai.
Maka dibuatlah deklarasi ini untuk kedua kalinya. Ia mengistilahkan “ice breaking” untuk meredam tensi yang sempat memanas.
“Model ice breaking, jadi ada momen ini ya kita dinginkan lagi lah,” jelasnya. (Esc)
