Samarinda, Beri.id – DPRD Samarinda berharap perlunya dukungan berkelanjutan bagi wirausaha dan penguatan UMKM dalam rangka mendukung program unggulan Walikota tentang penciptaan 10.000 wirausaha baru atau start-up.
Hal disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. Menurutnya program tersebut seharusnya tidak hanya fokus pada rekrutmen pelaku usaha baru, tetapi juga pada keberlanjutan dan pengembangan bisnis yang sudah ada.
“Dari total 40.000 pelaku usaha yang berhasil direkrut, baru sekitar 20 persen yang terdaftar secara resmi. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah mereka yang terdaftar secara resmi,” jelasnya, (6/5/2024).
Dijelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan kewajiban pelaporan, yang masih menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha.
“Oleh karena itu, sosialisasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran NPWP dianggap sangat diperlukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Laila menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada pelaku UMKM melalui regulasi yang jelas. Ia berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat menciptakan target konkret dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM.
Selain itu, Laila juga mengusulkan pendirian sentra UMKM di setiap kelurahan sebagai langkah untuk mengoptimalkan distribusi hasil-hasil UMKM dan meningkatkan pemanfaatan produk-produk lokal, termasuk di sektor perhotelan, dinas, dan lembaga pemerintahan lainnya.
“Dengan upaya-upaya ini, diharapkan UMKM di Samarinda dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap perhatian lebih pada aspek pendampingan dan regulasi yang mendukung akan mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan wirausaha serta UMKM di Samarinda, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah. (Adv/DPRD Samarinda)
