Kutai Kartanegara – Aliansi Masyarakat Bersatu Bukit Merdeka (AMB-BM) di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan aksi dengan menutup akses jalan salah jalan Hauling salah satu perusahaan yang beraktivitas dekat permukiman mereka.
Asri selaku Ketua RT 22 menyampaikan bahwa, aksi blokade jalan hauling tersebut sudah berlangsung tiga hari.
“Sudah tiga hari warga melakukan blokade jalan Hauling dikarenakan warga geram jarak galian lubang tambang berdekatan dengan pemukiman, sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan beberapa kerusakan fasilitas warga, di antaranya tujuh rumah warga, satu rumah Ibadah, dan satu Sekolah Dasar,” kata Asri, Kamis (15/06/2023).
Dijelaskannya, bahwa pada tahun 2020 pernah terjadinya longsor dan adanya pergeseran tanah sehingga menyebabkan beberapa rumah warga, tempat ibadah dan sekolah dasar, mengalami keretakan.
“Warga sudah beberapa kali melaporkan kejadian tersebut kepada beberapa pihak instansi dan perusahaan akan tetapi sampai saat ini belum ada respon, sehingga melalui aliansi masyarakat bersatu turun melakukan blokade jalan Hauling PT Lembuswana Perkasa sebagai bentuk kekecewaan,” ucapnya.
Asri menyebut, aliansi masyarakat bersatu Bukit Merdeka sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) waktu lalu bersama Komisi l DPRD Provinsi Kaltim, Pansus Tambang, PT. Lembuswana Perkasa, PT Rep dan pernah berjanji akan menutup bekas lubang galian batubara, faktanya sampai saat ini tidak ada realisasi.
“Waktu itu kami RDP bersama Komisi I DPRD Kaltim untuk membuktikan pengaduan warga dan hadiri beberapa pihak perusahaan dan pihaknya berjanji akan menutup dan mengupayakan, namun dalam RDP tersebut tidak beri jangka waktu kapan akan ada pengerjaan,” ungkapnya.
Kemudian, kata Asri, ada perjanjian 2 tahun lalu bersama pihak perusahaan akan menutup lubang bekas galian batubara tersebut, namun hingga hari ini belum dilaksanakan.
“Masyarakat kebingungan menyampaikan laporan tersebut. Tetapi kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya hukum dan sejauh ini kami sudah layangkan surat beberapa instansi agar kembali merespon keluhan masyarakat, jika memang sampai saat ini tidak ada tanggapan kami bersama masyarakat turun akan melakukan aksi damai dan menutup akses jalan hauling,”katanya.
Sehingga dari itu, pihaknya berharap kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan seluruh stakeholder agar menanggapi hal ini tersebut.
“Akibat dari galian lubang tambang itu, masyarakat setempat mengalami dampak yang luar biasa. Jadi kami berharap kepada pemerintah provinsi Kaltim menanggapi permasalahan tersebut. karena pemerintah merupakan harapan dan pundak masyarakat untuk mengadu,” pungkasnya.
(Boni)
