Samarinda, Beri.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M Udin meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengevaluasi program Rumah Layak Huni (RLH) khususnya yang sumber dananya dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal ini disampaikan M Udin, sebab rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan berlokasi cukup jauh dari perusahaan yang menyalurkan dana CSR-nya.
“Menurut pengamatan saya, ada beberapa rumah masyarakat yang membutuhkan perbaikan itu tinggalnya di luar kawasan jangkauan perusahaan,” ucap M Udin, Selasa (24/10/2023).
Dirinya menjelaskan bahwa, bagaimana nasib masyarakat yang berada jauh dan tidak berdekatan dengan perusahaan, menurutnya pasti banyak yang tidak terakomodir.
“Maka yang seperti ini seharusnya menjadi perhatian oleh pemerintah. Dan sampai saat ini setidaknya ada sekitar 5.135, dengan 10 keterlibatan perusahaan yang telah berkomitmen dalam membantu percepatan realisasi RLH, sehingga ini merupakan kewajiban dari seluruh perusahaan yang terlibat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan bahwa, kerja keras Gubernur Kaltim sebelumnya di beberapa program lainnya seperti RLH mulai menunjukkan tanda-tanda yang baik.
“Peluncurkan program RLH, melakukan percepatan pembangunan dan lainnya, itu demi melanjutkan kesejahteraan masyarakat, saat ini tugas yang ada pun harus tetap dikawal agar bisa dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik,” tambahnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta Pj Gubernur Kaltim harus mampu proaktif membangun komunikasi dengan lembaga legislatif, sehingga program-program tersebut mampu direalisasikan dengan maksimal.
“Melihat banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, pihak Pemprov harus proaktif komunikasi dengan lembaga legislatif, sehingga program mampu direalisasikan dengan baik,” pungkasnya.
