BERI.ID – Janji pendidikan gratis melalui program Gratispol oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mahasiswa baru jenjang S1, S2, dan S3 tahun ajaran 2025/2026 kembali menuai kritik.
Meski diklaim akan menanggung biaya UKT hingga Rp15 juta, kenyataan di lapangan berbicara lain, mahasiswa tetap diminta membayar UKT di awal, lalu menunggu dana dikembalikan lewat skema refund.
Putri, mahasiswa Jurusan Matematika Program Studi Statistika Universitas Mulawarman angkatan 2024, menyambut baik adanya kabar lanjutan soal Gratispol, namun berharap tidak sekadar janji.
“Yang penting jangan ribet dan jangan lama proses refund-nya. Kalau memang gratis, ya semestinya sejak awal dibebaskan, bukan bayar dulu baru dikembalikan,” ujarnya melalui sambungan seluler, Kamis (12/6/2025).
Ia juga menyarankan agar mahasiswa lama turut diprioritaskan.
“Kami yang sudah bayar UKT juga punya beban. Bukan cuma yang baru,” tambahnya.
Ditambahkan mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul angkatan 2020, Handayani, yang sebelumnya penerima Bantuan Kaltim Tuntas (BKT), menilai bahwa Gratispol tak punya konsistensi narasi sejak kampanye hingga pelaksanaan.
“Awalnya janji pendidikan gratis untuk semua, sekarang pakai syarat. Lalu berubah jadi beasiswa. Sekarang malah sistem refund, itu justru membebani. Mahasiswa semester akhir juga banyak butuh, tapi tak diperhitungkan,” tegasnya.
Ia menilai, jika benar ingin tepat sasaran, Pemprov perlu berkoordinasi dengan kampus.
“Datanya kan ada. Siapa yang miskin, siapa yang butuh bantuan. Tapi kalau dari awal saja sudah tidak komitmen dengan janji, bagaimana bisa dipercaya?” bebernya.
Sementara itu mahasiswa Teknik Perkapalan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) angkatan 2025, Ruli menyatakan bahwa dirinya tidak merekomendasikan program ini, mengingat masih adanya seleksi.
“Ada seleksi, misalnya bayar duluan kemudian gak lolos, apakah kemudian mengundurkan diri?. Tidak semua biaya juga ditanggung. Bahkan UKT bisa saja tidak dicover. Ini membingungkan,” kritik Ruli.
Ia juga menyoroti transparansi program yang dinilainya janggal, melihat rekening menggunakan data pribadi, akan tetapi kampus yang akan mengelola.
“Jadi kita gak bisa tahu pasti, dapat atau enggak,” ucapnya.
Sebagai informasi, Program Gratispol ini mengharuskan mahasiswa membayar UKT terlebih dahulu bagi mahasiswa kalangan ekonomi menengah ke atas.
Berbeda dengan mahasiswa kurang mampu yang diberikan kelonggaran tanpa perlu membayar UKT di awal.
UKT memiliki batas maksimal sebesar Rp5 juta per mahasiswa. Khusus jurusan tertentu seperti kedokteran ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp15 juta dan Rp 17 juta.
Pemprov Kaltim agendakan Program Gratispol akan mengakomodir 33.000 mahasiswa baru pada 2025 dan berkembang pada tahun-tahun setelahnya menjadi 110.000 mahasiswa baik yang baru dan lama. (lis)
