Beri.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Provinsi kalimantan timur berencana akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa mitra kerja seperti Bapenda, BPKAD, BUMD dan sejumlah mitra kerja lainya.
Hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi DPRD dalam mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah provinsi.
ketua komisi II, Verdiana Huraq Wang mengatakan, saat ini pihaknya telah menginvetarisir mitra-mitra kerjanya di komisi II Sebagai tugas dan tupoksi dalam menyusun program kerja.
Bahkan ditargetkan Program komisi II dalam 1 sampai 2 bulan kedepan akan lebih fokus pada beberapa mitra kerja yang terkait masalah pendapatan daerah.
“Kita akan bertanya terkait sudah sejauh mana dari sisi pendapatan supaya dalam pelaksanaannya ditahun 2020 tidak lagi tersendat-sendat tentang ketersediaan anggaran,” paparnya saat ditemui diruangan komisi II gedung D lantai 3, karang paci usai menggelar rapat tertutup.
Dirinya juga menyoroti dari sisi pendapatan daerah yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari salah sayu tugas komisi II.
Salah satu tugas komisi II adalah melingkupi Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan. Maka menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Salah satunya mengenai aset-aset daerah yang selama ini dianggap belum terdata dengan baik.
“Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan daerah yang selama ini mungkin belum terdata dengan baik, kami akan segera mengejar data-data tentang aset daerah,” bebernya.
Hal lain yang ia soroti juga mengenai keberadaan perusahaan daerah yang selama ini tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
“kami akan mengevaluasi itu, untuk perusda yang tidak produktif dari awal kita sudah bahas apabila ada perusda yang tidak produktif lebih baik di likuidasi nah kami akan lebih gencar lagi kalai untuk dibubarkan kita akan lihat payung hukumnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Verdiana mengatakan dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil Bapenda dan BPKAD Biro ekonomi.
“Kita priotisakan dulu Bapenda dan BPKAD biro ekonomi terkait masalah pendapatan daerah setelah dari itu bulan januari akan menyusul OPD-OPD yang lain dalam menghadapi Musrembang dibulan Februari 2020,” tutupnya.
(Jr/*)
