SAMARINDA– Anggota DPRD Samarinda, Maswedi mendorong Pemerintah Kota Samarinda melakukan penegakan hukum kepada seluruh penambang batu bara yang ilegal.
Alasannya jelas bahwa aktivitas illegal mining merugikan masyarakat diantaranya adanya aduan pada saat melaksanakan reses baru ini, aktivitas tersebut menganggu lahan pertanian warga yang berada di Bayur, Betapus, hingga lempake Samarinda utara.
“Masyarakat jadi gagal tanam. Setahun yang biasanya tiga kali, ini hanya menanam sekali,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (19/10/2022).
Lebih lanjutnya, pasukan pangan yang di Kaltim masih di suplay dari luar daerah yakni pulau Jawa dan Sulawesi.
Untuk itu, dirinya berharap Pemkot mengambil tindakan tegas. Selain itu perhatian pemerintah untuk penyuluhan kepada petani agar mampu mengelola lahan sehingga produktivitasnya mampu memenuhi pangan lokal.
“Dampak tambang ilegal mengakibatkan air mengalir langsung menuju persawahan warga. Dari Bayur hingga ke Betapus, sampai Lempake,” ujarnya.
“Bahkan air bercampur lumpur. Sehingga tidak bagus masuk ke sawah,” sambungnya.
Maswedi mendoromg Pemkot untuk memberantas mafia yang ada pada illegal mining sehingga tidak merugikan negara dan warga sekitar.
“Dinas Pertanian bisa melakukan penyuluhan, bagaimana petani menanggulangi jika kondisi lahan tersebut begitu. Karena petani kita belum terlalu mengerti itu,” tutupnya.
(Dodi/adv)
