BONTANG – Pembangunan jalan lingkar atas laut sebagai jalur alternatif akses antar daerah wilayah pesisir Kota tersebut. Akhirnya dipastikan batal terlaksana pada tahun 2017 ini, dikarenakan membengkaknya anggaran pembangunan dari perencanaan awal Rp410 miliar menjadi Rp744 miliar.
Diketahui, dari informasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tavip Nugroho membengkaknya biaya proyek hingga mencapai Rp300 miliar lebih dari rencana awal pada tahun 2014 lalu. Hal tersebut lantaran banyak perubahan dalam perencanaan sebelumnya. “Titik awal rencana pengerjaan berubah jadi di selambai,” katanya kepada awak media beberapa waktu yang lalu usai rapat dengar pendapat dengan DPRD.
Sebab itu otomatis terjadi perubahan besar pada kegiatan yang disebut-sebut proyek pancingan dana pusat tersebut. Perubahan paling mendasar pada adanya pembuatan bentangan jembatan setinggi 50 meter yang berfungsi sebagai jembatan agar lalu lintas kapal nelayan tetap bisa lewat bawah dan tidak terhambat keberadaan jalan lingkar tersebut.
Selain itu terjadi pula perubahan jarak yang sebelumnya sepanjang 2,8 kilometer (4jalur). Kemudian berubah lebih pendek menjadi sepanjang 2,1 kilometer (2jalur). “Kendati lebih pendek dan kecil, namun lebih mahal sebab struktur penyangganya harus lebih kokoh dan lebih tinggi dari perencanaan sebelumnya,” terangnya.
Pemkot dan DPRD Bontang pun telah sepakat menghapus nomenklatur pembiayaan proyek tersebut, dan menggantinya dengan bentuk prioritas lain yang akan dimasukkan pada APBD Perubahan 2017.
Menurut Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Pembangunan jalan lingkar pesisir tersebut menyedot anggaran sangat besar. Dimana awalnya Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp100 Miliar untuk tahap awal pembangunan jalan yang ditunggu-tunggu utamanya masyarakat pesisir tersebut, pada pos APBD tahun 2017.
Namun menurutnya devisit anggran seperti saat ini, pihaknya harus pandai-pandai menentukan alokasi anggaran daerah. Sebab itu, langkah pengalihan anggaran dianggap lebih tepat untuk diambil saat ini, pilihan untuk mengoptimalkan pada pembangunan dan pembenahan destinasi wisata di Bontang menjadi pilihan juga sebagai upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya.
“Mangrove Berbas Pantai misalnya, bisa dibenahi infastrukturnya. Dan potensi wisata yang ada lainnya, wisata kita bisa dikembangkan guna menunjang PAD kedepan,” Kata Neni pada parawartawan beberapa waktu yang lalu.
Selain wisata, pengalihan alokasi anggarana juga akan dilakukan pada sektor infrastruktur yang menyentuh langsung pada pelayanan publik yang samapai saat ini masih dalam pengerjaan dan dinilai juga prioritas, seperti puskesmas, Kantor Kelurahan dan Kecamatan. (And)
