BONTANG – Dukungan stakeholder dalam pembangunan Bontang City Mall sudah di gaungkan sedari lama. Sejak 2019 lalu saat sosialisasi, masyarakat hanya menuntut untuk diperdayakan dalam proses itu.
Warga, Walikota, Camat, Lurah, RT, bahkan seluruh masyarakat Bontang. Mendukung penuh proyek ini.
Plt. Camat Bontang Selatan mengungkapkan itu usai curhat di depan kontraktor proyek BCM, dan dihadapan Komisi III DPRD Bontang.
Namun kali ini, bukan soal ketenagakerjaan, tapi persoalan dampak pembangunan BCM. Setiap kali hujan. Warga sekitar selalu terkena luapan banjir yang bercampur lumpur. Akibatnya, banyak perabotan rumah yang rusak.
Bagaimana tidak, genangan banjir setinggi lutut. Sudah pasti bisa membasahi perabotan rumah yang posisinya tidak lebih tinggi dari permukaan jalan.
Warga RT. 25 dan 26 di sampaikan camat selalu mengeluh kepadanya. Meski status Pelaksana tugas. Sudah selayaknya dia menyampaikan itu. Dengan nada tinggi. Meski memang pembawaannya di hadapan publik seperti itu.
“Tapi bukan berarti membiarkan, ada masyarakat yang menderita. Seharusnya, komitmen pertama kan harus di turap (sekitar lokasi proyek) kenapa musti di perlambat?,” ucap Usman, saat di temui usai RDP, di Lantai 2 DPRD Bontang, pada Selasa (27/10/20).
Karena dampak langsung ke masyarakat, Usman menekankan agar Kontraktor segera eksekusi penanganan bencana banjir itu.
Pembuatan turap menjadi alternatif yang Ia tawarkan. Karena turap itu difungsikan untuk menahan laju air ke pemukiman warga.
Karena secara topografi, lokasi pembangunan berbentuk cekungan seperti ujung sendok. Karena sifat air yang mencari titik terendah di suatu tempat. Maka posisi pemukiman warga pas di tengah cekungan itu.
“Silahkan berjalan, tapi tetap harus membuat turap dan membuat jalur pembuangan air,” lanjutnya.
Kecewanya diperparah dengan sikap yang tidak kooperatif dari pihak perusahaan. Yang enggan ketemu dengan pihak pemerintah. Bahkan, sudah pernah di sidak. Tapi tetap tidak ada bentuk itikad baik. Ditambah lagi, ketika dimintai pertanggungjawaban pihak owner dan kontraktor selalu saling lempar wewenang.
“Ini orang, punya hati perasaan atau bagaimana? Jangan mentang-mentang kita dukung, lalu kau biarkan masyarakat menderita,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan pihak Owner dan kontraktor. Jika tidak ada penanganan segera. Paling lambat di minggu awal November. Pihak kontraktor akan di panggil. Jika tidak di gubris. Terpaksa harus dihadang proyek nya.
“Setelah saya panggil nanti juga tidak action, saya hadang itu. Saya nanti akan turun ke lapangan, pasti saya marah,” tegasnya kembali.
Ia dan jajaran pemerintahan yang lainnya serta masyarakat, memang mendukung penuh itu. Tapi, maunya proyek itu aman. Jangan memunculkan masalah baru.
“Jika tidak ada action di November ini, ya apa boleh buat,” tegasnya lagi.
Di lain sisi, Beri.id mencari keterangan dari warga yang juga hadir saat RDP.
Sabura, warga RT. 25. Menyatakan kesiapan nya untuk Berkerjasama untuk kepentingan masyarakat banyak di Tanjung Laut. Ia siap dipindah jika di dekat rumahnya ingin dibangun jalur pembuangan air. Jika perlu direlokasi, Ia Siap.
“Tidak apa direlokasi, tapi tolonglah saya diperhatikan. Oleh pemerintah. Jangan di buat rumit kasian. Saya tidak menuntut banyak, yang penting saya diganti rugi saja,” ucap Sabura. (Esc)
