Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Menjelang HUT TNI ke 77 Tahun, Kodam VI/Mulawarman Gelar Doa Bersama

Balikpapan – Dalam rangka memperingati Hari Jadi TNI yang ke-77 Tahun 2022, keluarga besar Kodam VI/Mlw, Lanal Balikpapan dan Lanud Dhomber beserta pengurus Dharma Pertiwi Daerah F mengikuti doa bersama yang dilaksanakan secara serentak, Senin (3/10/2022)

Pelaksanaan Doa Bersama tahun ini dilaksanakan di 3 tempat. Untuk personel yang beragama Islam melaksanakan kegiatan Doa Bersama di Aula Makodam VI/ Mlw, personel beragama Nasrani di Gereja Santo Martinus Lanud Dhomber dan personel yang beragama

Hindu di Pura Giri Jayanata Balikpapan.Tampak hadir di Aula Makodam VI/MlwPangdam VI/Mlw Mayjen TNI Tri Budi Utomo beserta Ny. Tri Budi Utomo, Irdam VI/Mlw Brigjen TNI Bambang Indrayanto, Danlanal Bpp Kolonel Laut (P) Irsyad Al Hafis, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Sidik Setiyono, Para Asisten serta Kabalakdam VI/Mlw.

Sementara itu Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan beserta Ny. Christine Bintang Setiawan mengikuti kegiatan Doa Bersama di Gereja Santo Martinus Lanud Dhomber.KHapendam VI/Mlw dalam rilis tertulisnya menyampaikan bahwa kegiatan Doa Bersama ini merupakan rangkaian kegiatan dalemyqtqkanm rangka HUT ke-77 TNI tahun 2022.

D lam sambutannya Pangdam VI/Mlw menyampaikan bahwa Doa Bersama ini merupakan ungkapan permohonan doa kepada Allah SWT dalam memperingati hari lahir TNI Tahun 2022.

Selama 77 tahun pengabdiannya, TNI telah memberikan Dharma Baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara yang mana tugas tersebut harus didukung dengan mental yang kuat, tangguh serta memiliki disiplin, loyalitas dan kesetiaan kepada NKRI” kata Pangdam.

Lebih lanjut Pangdam menyampaikan sesuai tema HUT ke-77 TNI “TNI adalah Kita” mengandung makna bahwa sejatinya TNI tidak lahir begitu saja dan terbentuk secara tiba-tiba disaat bangsa Indonesia sudah mapan dan mandiri. Sebagai tentara rakyat TNI harus dekat dengan rakyat. TNI harus mengenal dan hidup dengan rakyat.

Tugas-tugas kita kedepan semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh Prajurit TNI untuk selalu sinergi sebagi penjaga keutukan dan kedaulatan NKRI” pungkas Pangdamb. Selanat juva. agai penceramah pada Doa Bersama di Aula Makodam VI/Mlw adalah Ustadz Das’ad Latif. Sedangkan Doa Bersama di Gereja Katolik Santa Martinus Lanud Dhomber adalah Pendeta Nobertus Soleman, OMI dan di Puri Jayanata Balikpapan dipimpin oleh Ratu Pedande Gede Prabawa Nanda Giri.

Sebagai seorang Prajurit, tidak usah kita berharap kepada manusia. Kita harus yakin bahwa Alloh SWT adalah yang memiliki alam semesta” ujar ustadz Das’ad Latif di sela-sela ceramah.Jaga Kondusifitas Kamtibmas, Satgas Ops Nusantara Polda Kaltim Gelar Patroli di Wilayah Pembangunan