SAMARINDA – Anggota Banggar atau Badan Anggaran DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja di Kutai Timur (Kutim) pada, Jumat 10 September 2021.
Para anggota Banggar itu diantaranya, Sutomo Jabir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Nasirrudin dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Agus Aras dari Partai Demokrat.
Kehadiran mereka diterima langsung Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Ardiansyah Sulaiman, turut didampingi Kabid pendataan pengkajian pelaporan Bappeda Hendra Ekayana.
Anggota Banggar Sutomo Jabir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dalam rangka membangun komunikasi dan koordinasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Tujuan dari kunjungan ini sebagai bentuk monitoring atas Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim Tahun 2021,”ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa serapan APBD Kaltim pada tahun anggaran 2021 masih cukup rendah realisasinya. Hal ini pun tak lepas dalam pembahasan.
“Ini sudah masuk bulan september tapi serapan anggarannya belum ada, inilah yang kami komunikasikan agar semuanya bisa berjalan lancar dan dalam waktu dekat bisa terealisasi,” jelasnya.
Dalam giat tersebut dikatakan Sutomo, para anggota dewan ingin mengetahui secara langsung serapan Bankeu yang ada di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Hal itu supaya mereka bisa ikut mendorong percepatan penyerapan anggarannya jika memang terdapat kendala.
Dari pertemuan ini juga dewan ingin mengetahui program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022. Agar dapat mengawal secara bersama, sehingga apa yang jadi target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltim, secara khusus di Kutai Timur dapat dicapai.
Sebagai wakil rakyat, tentunya mereka berharap, Pemerintah Kutai Timur dan anggota DPRD Kaltim dari Dapil VI Bontang, Kutai Timur, dan Berau, dapat bersinergi lebih baik lagi untuk memaksimalkan Bankeu pada penganggaran berikutnya.
Dalam kesempatan ini Bupati Kutim H. Ardiansyah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh anggota DPRD Kaltim dalam bentuk Bankeu 2021 sampai sekarang belum terlaksana karena DPA masih proses, namun hal ini sudah disinkronkan dengan pihak Bappeda.
“Mudahan-mudahan nanti Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait kemudian dengan BPKAD untuk segera mengeluarkan DPA untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Selanjutnya Ardiansyah ingin apabila ada nanti aspirasi dari anggota DPRD Provinsi agar dirinya diberikan tembusan suratnya.
“Hal ini agar mudah memonitornya, jadi kalau ada hambatan bisa diliat OPD mana yang terhambat,” ungkap Ardiansyah. (Fran)
