SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai perlu adanya evaluasi terhadap penyaluran insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setelah muncul ketidakterseragaman penerima akibat perubahan regulasi pemerintah kota.
Ketidaksinkronan tersebut muncul setelah Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Insentif direvisi melalui Perwali Nomor 65 Tahun 2022 yang mengatur honorarium. Pergeseran aturan ini menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan mengenai kategori guru yang layak menerima dukungan dari pemerintah kota.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa insentif tidak diberikan secara menyeluruh kepada seluruh tenaga pendidik PAUD, melainkan menyesuaikan standar kualifikasi yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“Kami meluruskan bahwa kebijakan ini adalah kewenangan pemerintah kota. Jadi bukan berarti semua guru otomatis berhak, karena pemberian insentif disesuaikan dengan kualifikasi yang telah diatur,” jelasnya, (14/11/2025).
Berdasarkan data yang diterima Komisi IV, terdapat 785 guru PAUD di Samarinda, namun baru sekitar 385 orang yang mendapatkan insentif. Karena itu, komisi menilai penting untuk memastikan penyaluran tersebut sesuai kriteria yang berlaku.
“Dari 385 penerima ini kami ingin memastikan apakah penyalurannya sudah tepat. Hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan akan kami bawa ke Wali Kota agar ada formula yang lebih adil dan semua pihak tetap mendapat perhatian,” ujarnya.
Novan juga menambahkan bahwa dominasi lembaga PAUD dan SD swasta di Samarinda membuat insentif pemerintah kota bersifat dukungan moral, bukan kewajiban mutlak. Oleh sebab itu, kebijakan perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran serta proporsi lembaga pendidikan yang dikelola swasta.
“Kita harus melihatnya secara rasional. Karena mayoritas PAUD dan SD dikelola swasta, maka bantuan pemerintah sifatnya apresiatif, bukan kewajiban mendasar,” tambahnya. (Adv/Dprd Samarinda)
