BONTANG – Upaya simultan untuk meningkatkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai menunjukkan hasil, setidaknya dalam paripurna antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyetujui nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017, Rabu (6/9/17) kemarin.
Dalam rapat paripurna antara eksekutif dan legoslatif tersebut Walikota menyebut bahwa target penerimaan pendapatan daerah mengalami kenaikan, dari Rp 990 miliar menjadi Rp 1 triliun lebih. Rinciannya, APBD Bontang tahun anggaran 2017 sebesar Rp 865 miliar, jika dibandingkan dengan sekarang, terjadi peningkatan sejumlah Rp 135,05 miliar.
Namun, pendapatan asli daerah (PAD) diprediksi menurun. “Pendapatan asli daerah berdasarkan evaluasi terhadap sumber-sumber penerimaan PAD Kota Bontang terdapat potensi penurunan target penerimaan dari Rp 161 miliar menjadi Rp 160 miliar,” ujarnya.
Sementara terkait dana perimbangan, Walikota perempuan pertama di Kota Bontang ini menjelaskan berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 dan peraturan menteri keuangan nomor 19/PMK/07/2017 target semula Rp 611 miliar mengalami peningkatan menjadi Rp 728 miliar. Kenaikan yang terjadi sebesar Rp 117 miliar.
“Sektor lain-lain pendapatan sah ditargetkan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 5 miliar. Semula dipatok Rp 157 miliar menjadi Rp 162 miliar,” beber Neni.
- Baca juga : Pembahasan APBD Harus Maksimal
Sejalan dengan kenaikan pendapatan tersebut, maka dilakukan penyesuaian terhadap plafon perubahan anggaran tidak langsung awalnya Rp 396 miliar menjadi Rp 344 miliar. Sedangkan belanja langsung semula Rp 533 miliar menjadi Rp 571 miliar.
“Demikian juga dengan pembiayaan daerah yang telah disepakati pada perubahan APBD tahun anggaran 2017. Penerimaan pembiayaan daerah Rp 74 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah itu tidak dialokasikan,”
- Baca juga : Tak Lagi Dimodalin dengan APBD, Awal Bulan Mei Nelayan Bontang Kembali Akan Nikmati BBM Bersubsidi
Berdasarkan kesepakatan ini, nantinya akan menjadi pedoman untuk disususun dalam Raperda perubahan APBD 2017. Mengenai hal ini, Neni berharap sinergisitas antara lembaga eksekutif dengan legislatif dapat dipertahankan.
Terpisah, kabar kenaikan APBD Perubahan ini mendapat apresiasi beberapa kalangan masyarakat. Meski begitu besar harapan masyarakat agar peruntukan pengalokasian angaran tersebut dapat lebih tepat sasaran dan lebih menyentuh pada sekala prioritas. (And)
