BERI.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan bahwa persoalan pemangkasan anggaran daerah mulai berdampak pada program strategis, termasuk pembiayaan pendidikan gratis bagi mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi.
Ditekankannya, masalah bukan terletak pada komitmen Pemprov Kaltim, melainkan ketidaksesuaian antara jumlah kuota penerima beasiswa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan lonjakan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar.
Seno menjelaskan, Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebelumnya sudah meneken PKS dengan sejumlah universitas terkait kuota penerima bantuan biaya pendidikan.
Misalnya, Universitas Mulawarman (Unmul) disepakati untuk 6.000 mahasiswa, sementara Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) mendapat kuota 2.500 mahasiswa.
Namun, jumlah mahasiswa baru yang diterima universitas melampaui kuota itu, seperti di UMKT yang mencapai 3.000 orang, sehingga 500 mahasiswa berada di luar alokasi anggaran awal.
“Ini bukan berarti Pemprov memangkas bantuan. Kuota sudah kita kontrakkan sesuai PKS. Tapi kalau kampus menerima mahasiswa di luar kuota, otomatis tidak bisa langsung kita tanggung. Solusinya, kita bahas bersama kampus agar di semester kedua bisa ter-cover,” jelas Seno Aji, Selasa (26/8/2025).
Di sisi lain, Kaltim tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran signifikan yang mencapai sekitar 50 persen.
Seno menyebut, pemangkasan ini berdampak pada penyesuaian belanja pemerintah daerah hingga sekitar Rp2,5 triliun.
Akibatnya, beberapa kegiatan yang dinilai belum mendesak harus ditunda agar prioritas tetap terjaga, khususnya untuk sektor pendidikan dan program sosial yang menyentuh masyarakat langsung.
“Pemangkasan ini bukan hanya di Kaltim, tapi berlaku nasional. Kami mengutamakan kegiatan esensial dan menunda yang belum terlalu mendesak. Pendidikan tetap prioritas, hanya perlu penjadwalan ulang agar sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Seno memastikan bahwa bantuan pendidikan gratis tetap berjalan.
Hanya saja, pola pencairan bisa bergeser ke semester berikutnya agar seluruh mahasiswa penerima bantuan terakomodasi tanpa membebani kas daerah secara langsung di tengah tekanan fiskal.
Kebijakan efisiensi ini, kata Seno, adalah bagian dari langkah persiapan menghadapi perubahan kebijakan keuangan daerah dan penyesuaian alokasi dana pusat.
“Kami harus realistis, jangan sampai program prioritas terhenti, tetapi juga jangan memaksakan semua berjalan sekaligus. Dengan penjadwalan ulang, semua bisa tetap terlayani,” tegasnya.
Pemangkasan anggaran ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan mengganggu sejumlah program pembangunan.
Namun, Pemprov Kaltim meyakinkan bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan layanan vital.
“Intinya, kami mengatur ulang skala prioritas. Pendidikan tetap aman,” tutup Seno. (lis)
