Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Pemilu 2019 Berjalan Damai, Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Seluruh Pihak

Advetorial, DPRD Provinsi Kaltim

Pemilu 2019 Berjalan Damai, Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Seluruh Pihak

April 27, 2019

SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun ikut berikan apresiasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Kaltim yang hingga masuk masa perhitungan suara, disebutnya berjalan dengan kondusif.

Hal itu, disampaikan M Syahrun tak lepas dari apa yang sudah dilakukan seluruh pihak, meliputi KPU, Bawaslu, Pemprov Kaltim, hingga TNI-Polri.

“Meskipun di media sosial sebenarnya ramai pemberitaan akan Pemilu, tetapi masyarakat di Kaltim tak terpancing. Saya sekaligus apresiasi semua pihak yang telah ambil bagian dalam pelaksanaan Pemilu di Kaltim,” kata M Syahrun, Senin (22/4/2019).

Hal lain yang juga disebutnya memberikan dampak yakni adanya beberapa kegiatan sebelum dilakukannya pencoblosan.

“Beberapa hari sebelum pencoblosan, ada ikrar pemilu damai yang dilakukan di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Gubernur, Kapolda dan Pangdam VI Mulawarman ikut hadir. Seluruh ormas baik itu ormas keagamaan hingga perwakilan tokoh kesukuan juga diundang. Hal ini bisa menjadi agenda rutin yang bisa dilakukan jelang pemilu, agar semua pihak miliki satu pikiran yang sama, menjadikan pemilu sebagai demokrasi yang damai,” kata M Syahrun.

Logo DPRD Kaltim

Terkait partisipasi pemilih, Ketua DPRD Kaltim M Syahrun perkirakan angka golput di Pemilu 2019 berkurang.

Hal ini berdasarkan pantauannya di hari pencoblosan dimana beberapa TPS banyak didatangi warga.

“Ya, saya perkirakan masyarakat mulai sadar akan pemilu. Apalagi di 2019 ini kan juga pemilihan presiden. Saya meyakini angka golput berkurang di Pemilu 2019,” katanya.

Ia pun mengajak semua masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi dari KPU dalam perhitungan suara Pilpres maupun Pileg.

“Ditunggu saja hasil dari KPU, Kan itu juga tidak berbulan-bulan. Tidak lama. Selama masa menunggu itu, tetap lanjutkan suasana damai di Kaltim,” ucapnya. (*)