BERI.ID – Distribusi LPG 3 kilogram di Samarinda kini tak lagi sebatas hitung-hitungan tabung.
Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan mulai menerapkan pendekatan berbasis data dan partisipasi publik, demi memastikan subsidi tepat sasaran.
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa uji coba distribusi 11.720 tabung gas bersubsidi yang dilakukan memberikan pelajaran penting, program subsidi hanya akan efektif jika didukung kontrol sosial dan sistem pendataan yang aktif diperbarui.
“Waktu kita uji coba, kita lihat sampai jam tertentu masih banyak tabung yang belum terjual. Artinya, warga yang berhak sudah dilayani. Sisanya ya kita jual ke umum daripada balik ke pangkalan,” terang Marnabas, Senin (16/6/2025).
Ia menjelaskan, hampir 20 ribu kartu kendali telah dibagikan ke warga prasejahtera sebagai penanda penerima subsidi. Namun tantangan utamanya, kata dia, datang dari warga tak berhak yang tetap berupaya mendapatkan jatah gas murah.
“Yang jadi masalah, banyak yang tidak berhak ikut antre juga. Saya tantang, kalau ada warga miskin belum dapat kartu, lapor ke RT. Kalau tidak ditindak, datang ke Disperindag. Kami bantu,” ujarnya.
Marnabas menekankan, pembaruan data penerima harus terus dilakukan karena kondisi ekonomi warga bisa berubah cepat.
“Hari ini kaya, besok bisa jatuh miskin. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan malu, sistem kita terbuka,” tambahnya.
Soal penertiban pangkalan, Pemkot juga tak tinggal diam. Dalam evaluasi uji coba, dua pangkalan LPG ditutup karena terbukti menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pangkalan yang curang kami tutup. Tapi kami juga cari solusi, misalnya alihkan kuota ke pangkalan lain agar warga tetap bisa akses,” jelasnya.
Terkait warga mampu, Pemkot telah menyiapkan alternatif gas non-subsidi ukuran 5,5 kg dan tengah mengkaji opsi kemasan 3 kg non-subsidi untuk kenyamanan.
“Semua orang butuh gas, tapi subsidi ini bukan untuk semua. Kita ingin sasarannya tepat. Bukan soal miskin atau tidak, tapi apakah memang masuk kategori prasejahtera,” tegasnya.
Marnabas berharap warga turut aktif melaporkan jika ada tetangga prasejahtera yang belum terdata atau mengalami kendala. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini soal keadilan sosial dan kita semua bisa ikut mengawalnya,” tutupnya. (lis)
