SAMARINDA – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD-HPI) Kaltim menyambut baik apabila ada Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi pelaku pariwisata yang terdampak Covid-19.
HPI Kaltim merupakan salah satu pihak yang cukup terpukul dengan adanya pandemi ini. Himbauan Phisical Distancing dan kerja dari rumah, membuat menurunya pengunjung wisata secara drastis.
Saat ini HPI Kaltim sedang mengumpulkan data personalia anggota yang terdaftar sebagai Pramuwisata. Pendataan dilakukan pada seluruh anggota yang ada di 9 kabupaten/kota.
Ketua DPD-HPI Awang Jumri mengatakan hanya kabupaten Kutai Barat saja yang belum terdaftar, karena belum terbentuk kepengurusan definitif disana.
“Dari sembilan DPC dan satu DPD, kita temukan hanya 185 anggota. Jumlah ini berkurang, data dari dua tahun lalu anggota HPI sebanyak 250 orang. Ini mungkin karena ada perubahan pengurusan dari setiap DPC di tiap daerah,” kata Awang Jumri, dikonfirmasi pada Senin (14/4/2020).
Lebih lanjut Awang menjelaskan, mengenai pendapatan dari profesi pramuwisata sangat menurun, bahkan mendapatkan penghasilan yang nihil.
Dari kalkulasinya didapati bahwa penghasilan pramuwisata untuk perbulan bisa sampai 4,8 juta, pendapatan itu bisa dikatakan sebagai penghasilan profesi ini tiap bulannya.
“Dalam satu minggu kami bisa sampai tiga hari satu kali trip (perjalanan), maka dalam sebulan sudah 12 hari. Maka 12 hari itu kita kalikan dengan guiding fee di kalimantan timur itu sebesar 400.000 minimal, dikalikan 12. Maka dalam satu guide yang aktif membawa tamu itu rata-rata menelan kerugian sebanyak 4.800.000, yah itu lah kerugian dari penghasilan seorang guide” jelasnya.
“Nah, kita bisa lihat kondisinya sekarang sama sekali gak ada tamu, maka kondisi ini benar-benar serba salah” lanjut Jumri.
Pihaknya juga menyambut baik dengan adanya anggaran JPS dari pemerintah provinsi, dirinya merasa sangat terbantu dengan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Disebutnya bahwa situasi saat ini sangat memberatkan profesi mereka.
“Ada dua hal yang dikatakan ibu kepala dinas pariwisata kepada kami, pertama bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam hal ini pemerintah provinsi memberikan bantuan untuk pelaku sektor pariwisata, dan kalau dari pemerintah pusat kita diusulkan untuk mendapatkan kartu prakerja, kalau ada iya alhamdulillah,” tutupnya.
(Esc)
