Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Perkuat Ketahanan Pangan, Muhammad Samsun Menaruh Perhatian Pada Sektor Pertanian

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun serap aspirasi dari kelompok tani (ist)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun menaruh perhatian penuh terhadap sektor pertanian. Pada agenda serap aspirasi atau reses masa sidang ke III tahun 2020 ini. Muhamad Samsun memilih menyasar Patani dan Buru Tani.

Bagi politisi PDI Perjungan ini, ditunjuknya Kaltim sebagai Ibukota Negara, maka harus bersiap mendukung dan memperkuat ketahanan pangan.

“Biar petani yang menjadi urusan saya, saya akan fokus pada pertanian dan petani nya,”kata Samsun usai reses didua desa, yakni Desa Buana Jaya dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. Dua desa tersebut adalah sebagian dari sejummlah tempat yang ia datangi untuk reses.

Samsun mengaku, dirinya akan lebih fokus pada urusan pertanian dan mengakomodir para petani. Karena kaltim harus menjaga dan memperkuat ketahanan pangan.

Perihal tersebut, rasa syukur warga desa Buana Jaya tak terbendung. Apalagi mayoritas warga didesa mereka adalah petani.

“Kami bersyukur pak Samsun mau berbuat di desa kami. Kami memohon bantuan melalui beliau, agar petani didesa kami dapat diberikan bantuan. Saya berharap, pak samsun bisa fokus urusin urusan petani. Karena mayoritas warga kami iti Petani”beber Kepala Desa Buana Jaya, Fren Efendi.

Demikian pula disampaikan Wewen, Ketua Kelompok Tani. Dirinya mengaku, pihaknya sangat terbantukan dengan adanya wakil dari nelayan dan petani yang duduk di kursi dewan. “Dari sekian lama, kali ini kami sangat mendapatkan perhatian,”cetusnya.

Dijelasknya bahwa kebutuhan jalan petani sekarang sudah di berikan. Dulu kata dia, saat masa panen pihaknya begitu sulit, harus memakan waktu berhari-hari, karena jalan yang dilalui hanya bisa menggunakan kendaraan bermotor.

“Nah setelah pak samsun datang menawarkan bantuan, alhamdulillah jalan tani kami sudah sangat baik, skrg mudah sekali, dan bisa gunakan roda empat untuk mengambil hasil panen di sawah,”urainya.

Namun begitu bukan berarti semua kebutuhan penunjang pertanian telah terpenuhi. Untuk menuju ketahanan pangan. Masih banyak faktor yang harus segera diselesaikan.

Wakil ketua DPRD Kaltim tersebut menyampaikan. Pada kesempatan reses tersebut, banyak aspirasi masyarakat yang diterima. Diantaranya, minimnya mesin panen padi. Kemudian warga berharap adanya bantuan pupuk dolomit, mengingat PH tanah sawah yang lumayan Tinggi.

Selain itu, Drainase perairan Tani, Subsidi pupuk Padi hingga kebutuhan pengerasan jalan desa dan semenisasi.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Samsun menyampaikan. Kesulitan yang biasa ditemui untuk menunjang sektor pertanian adalah soal anggaran. Karena anggaran kaltim di bagi rata kesetiap daerah.

Tetapi bagi dia, sektor pertanian saat ini harus menjadi prioritas. “Karena petani itu sebagian besar dari kebutuhan seluruh rakyat yang ada di kaltim, maka dari itu, fasilitas mereka sebaik mungkin harus terpenuhi,”terang Samsun.

(Adv/Fran)