Samarinda – Sidang perdana dugaan terdakwa kasus pungutan liar dan pemerasan pelabuhan peti kemas palaran Kaltim (Kalimantan timur) berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Samarinda jalan M.Yamin, Selasa (15/8/17).
Persidangan ini molor hingga 2 jam dan tidak sesuai jadwal. Hal tersebut disebabkan terlambatnya kedatangan para terdakwa yang akan mengikuti sidang. Kemoloran waktu tersebut pun sempat membuat beberapa peserta yang menghadiri persidangan tersebut jadi bertanya-tanya.
Hingga saat ini pihak polda telah menetapkan 4 orang tersangka dari kasus tersebut (Red: Mega Pungli Komura).
Empat orang tersebut adalah, Jafar Abdul Gaffar (Ketua Komura TKBM), Dwi Hari Winarno (Sekretaris Komura) dan Hery Susanto alias Abun (terkait PDIB), ketiga orang ini terkena pelanggaran pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pasal 3 UURI No 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangka terdakwa yang ke empat Noer Asriansyah (Elly) yang hanya dianggap telah melanggar satu pasal, yakni, Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan.
- Baca juga : Harus Sabar dan Kooperatif Pesan Kadir Sekertaris Golkar Untuk Jafar
- Baca juga : OTT Saber Pungli Bekuk Aparat Desa Sangatta Utara
Para tersangka kasus mega pungli dengan total barang bukti senilai 2.6 trilyun tersebut di tahan di Lapas Samarinda, Jalan Sudirman dan sisanya di Rutan Sempaja Samarinda.
Dalam proses persidangan, Hakim yang memimpin jalannya persidangan Joko Sutrisno menunda persidangan dengan alasan adanya kegiatan tes urine di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Akibatnya, beberapa jadwal persidangan harus mundur beberapa jam.
Namun, saat persidangan berlangsung para terdakwa hanya melewati proses pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang. Belum ada proses sanggahan oleh pihak terdakwa dari pembacaan poin dakwaan yang dibaca.
- Baca juga : Tanpa Pungli KSU BMT jabal Nur berkembang
Hakim Joko Sutrisno terpaksa menunda persidangan hingga kamis tanggal 24 agustus, dan memberikan waktu kepada pihak terdakwa untuk memperlajari hasil dakwaan untuk di klarifikasi di depan hakim pada persidangan selanjutnya yang telah dijadwalkan. (Arm)
