Samarinda, Beri.id – Antrean kendaraan di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin meningkat, menandakan tingginya permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, setelah diselidiki, ternyata beberapa kendaraan modifikasi ikut berada dalam antrean SPBU.
Kritik terhadap hal ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. Dalam pernyataannya, ia telah mengirim banyak keluhan kepada Pertamina, distributor resmi BBM, untuk mengatasi situasi ini secara hukum.
“Namun, tanggapan dari Pertamina terkesan lambat, dan tindakan baru diambil di SPBU Palaran,” ujar Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan ini sering melaporkan bukti modifikasi tanki kendaraan pengetap kepada petugas SPBU, tetapi tampaknya hal ini diabaikan.
“Meskipun itu sudah menjadi rahasia umum, mengapa tidak ada tindakan hukum? Itu sudah melanggar hukum,” jelasnya.
Laila mengingatkan bahwa beberapa kejadian merugikan masyarakat terjadi, terutama terkait penjualan BBM ilegal dan keberadaan pengetap yang menjualnya di bentuk pertamini. Beberapa kejadian bahkan berujung pada kehilangan nyawa akibat perdagangan ilegal BBM.
“Saat ini, SPBU Palaran sudah menerima Surat Peringatan, tetapi bagaimana dengan SPBU lainnya? Saya sering memberikan bukti berupa video, namun tidak ada tindakan yang diambil,” ungkap Laila.
(ADV/DPRD Samarinda)
