SAMARINDA – Potensi sektor pertanian di Kalimantan Timur dinilai memiliki prospek yang lumayan bagus. Tetapi dalam pengelolaan ketahanan pangan dianggap masih tidak maksimal.
Bahkan hal tersebut membuat bingung legislator di Karangpaci (sebutan DPRD Kaltim).
Anggota Fraksi PKB, Sutomo Jabir, Misalnya. Dia mempertanyakan model pengelolaan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim.
Karena menurut dia, permasalahan sektor pangan masih terus terjadi sampai sekarang.
Sutomo mencontohkan seperti yang dialami di Desa Biantan Ilir, Kabupaten Berau. Disana ada 1.800 hektar lahan persawaan yang tidak teraliri air. Padahal, Pemprov sudah menghabiskan anggaran milyaran untuk membangun bendungan.
“Bahkan tidak sedikit duit yang sudah habis disana. Hampir semua daerah punya potensi. Ada bendungan dan saluran irigasi tapi sawah tetap kekeringan karena yang dibangun itu tidak bemanfaat,” ucap Sutomo saat ditemui belum lama ini.
Dari permasalahan itu, Sutomo menganggap Pemprov Kaltim tidak bisa mengatur potensi yang dimiliki. Terlebih, Pemprov juga tidak bisa memaksimalkan anggaran yang didapatkan.
Olehnya itu Ia mendorong agar Pemprov harus sungguh-sungguh membenahi apa yang telah dilakukan.
Dengan kata lain, dirinya menyarankan agar Pemprov Kaltim melalui Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Dinas PUPR agar duduk satu meja guna membahas seperti apa target-target ketahanan pangan kedepan.
“Makanya kita minta Biro Ekonomi mengambil peran sebagai leading sector untuk membentuk suatu ekonomi dibidang ketahanan pangan. Mestinya ini terintegrasi semuanya supaya bisa dipetakan,” pungkasnya. (Fran)
