Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan tidak akan ada penambahan rombongan belajar (Rombel) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025.
Langkah ini diambil untuk menutup semua celah praktik kecurangan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan siswa baru.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa kuota kursi di setiap sekolah negeri sudah dikunci dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan terintegrasi langsung ke kementerian.
“Data kursi sudah dikunci di pusat. Tidak ada ruang untuk penambahan, apalagi menerima siswa di luar jalur resmi,” tegas Novan usai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Samarinda, Jumat (28/6/2025).
Menurutnya, sistem Dapodik yang terkunci ini menjadi mekanisme pengawasan efektif untuk mencegah manipulasi data kuota siswa, yang selama ini menjadi sumber ketidakadilan dalam proses PPDB.
“Selama ini manipulasi kuota jadi sumber ketidakadilan. Dengan sistem terkunci, peluang seperti itu ditutup rapat,” ujarnya.
Ia pun mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak mereka masuk ke sekolah yang sudah melebihi kuota. Sebaliknya, masyarakat diminta untuk memahami ketentuan zonasi dan mencari alternatif sekolah lain yang masih dalam wilayah domisili.
“Setiap sekolah sudah umumkan kuotanya. Kalau penuh, cari opsi lain yang masih dalam zonasi,” tambahnya.
Novan menekankan bahwa alokasi kuota siswa telah disesuaikan dengan data kependudukan masing-masing wilayah. Ini dilakukan demi pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi, terutama bagi siswa dari kawasan padat penduduk.
“Kami ingin PPDB tahun ini benar-benar bersih dari permainan. Pemerataan akses pendidikan harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
