Samarinda – Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Kalimantan Timur. Salah satu agendanya, membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di kota minyak, Balikpapan.
Diketahui bahwa ini merupakan kunjungan sekian kalinya bagi orang nomor satu di Indonesia ini.
Kunjungan ini pun mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Timur (GMNI Kaltim).
Ketua DPD GMNI Kaltim Andi Muhammad Akbar mengungkapkan kedatangan Jokowi berulang kali ke Kaltim mestinya berbanding lurus dengan upaya pembangunan yang di lakukan di Kaltim.
“Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Kedatangan Jokowi tidak memberikan dampak signifikan terhadap Kaltim,” katanya.
Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari berbagai persoalan yang tak kunjung dapat diselesaikan. Terutama persoalan upaya pemulihan Kaltim dari industri ekstraktif.
“Ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur mestinya dibarengi dengan upaya pemulihan Kaltim yang berlangsung lebih cepat. Industri yang merusak alam mestinya perlahan mulai dikurangi, namun kenyataannya justru semakin merajalela,” bebernya.
Dirinya pun mempertanyakan komitmen Presiden terkait narasi membangun ekonomi dan energi terbarukan. Selain itu, kata Akbar, ditetapkannya Kaltim menjadi IKN telah membawa persoalan baru, yakni jangkar sosial yang mesti disiapkan paska pembangunan IKN berjalan mestinya disediakan.
“Hari ini ada ancaman tergusur dan termiskinkannya masyarakat akibat pembangunan IKN. Beberapa lahan warga dipatok secara sepihak oleh Pemerintah padahal masyarakat memiliki legalitas atas tanah tersebut,” jelasnya.
Pun dengan warga yang telah lama bermukim secara turun temurun, menurutnya juga akan kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat pembangunan IKN. Tak hanya itu, warga yang memiliki tanah juga harus rela dibayar rendah atas kompensasi tanah yang akan menjadi lahan IKN.
“Belum tentu uang ganti yang dibayarkan dapat membeli rumah dan mendapatkan pekerjaan yang layak,” tukasnya.
Selanjutnya, yakni persoalan infrastruktur di Kaltim yang menurutnya wajib diberi perhatian lebih. Mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, hingga pendidikan yang masih sangat miris.
Bukan tanpa alasan, menurutnya perhatian lebih tersebut bisa diartikan sebagai kompensasi atas dikeruknya sumber daya alam Kaltim. Sehingga pemerintah pusat wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kaltim.
“Jangan sampai 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim tidak merasakan dampak apa-apa,” ucapnya,
Di akhir, Akbar menyampaikan agar kebijakan yang dikeluarkan untuk Kaltim, terutama dalam pembangunan IKN harus banyak membuka dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat Kaltim.
“Kalo sampai hari ini, janji kesejahteraan dengan hadirnya IKN di wilayah Kaltim, justru tidak dirasakan warga,” tutupnya.(BONNY)
