PT. EUP Mangkir, DPRD Bontang Minta Pertanggung Jawaban Atas Rusaknya Budidaya Rumput Laut Milik Nelayan

Ketua Komisi III Amir Tosina DPRD Bontang

BONTANG – DPRD Kota Bontang terima laporan dari nelayan atas pencemaran sungai di daerah Tihi Tihi, Bontang Lestari. Aktivitas penggalian tanah menjadi dugaan masyarakat yang mengakibatkan rusaknya budidaya tanaman rumput laut milik nelayan setempat.

Selasa (10/11) lalu, Komisi III mengundang nelayan dan pihak Perusahaan PT. Energi Unggul Perkasa dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) sehingga dapat membicarakan masalah ini bersama dengan pihak nelayan. Namun, pihak perusahaan mangkir dari undangan

“Harusnya tadi kita bisal lakukan mediasi kepada kedua belah pihak, namun saja pihak perusahan tidak hadir dari undangan kami,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina.

Baca Juga :  Mahasiswa Katolik Unmul Jaga NKRI

Ia menerangkan, pihaknya akan mencoba melakukan panggilan ulang kepada pihak perusahaan, Namun untuk saat ini pihak akan berupaya mengevaluasi kebenaran dari laporan para nelayan dengan bukti-bukti yang di berikan.

“Bukti-bukti dari nelayan akan kami tinjau lagi, selain itu juga akan kami agenda untuk mengecek langsung lokasi yang di duga menjadi titik masalah di Pelabuhan CPO,” ucapnya.

Lanjut Amir, dari pengakuan para nelayan kerugian yang di rasakan nelayan mencapai ratusan juta rupiah.

“Jadi dari satu orang kelompok ini rata-rata mencapai 8 juta, kalau di hitung-hitung samapi ratusan juta,” terangnya.

Baca Juga :  Tinggi Angka Golput Di Kaltim, Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pelaksana Pemilu

Selain itu, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menerangkan, DPRD akan mencoba melihat regulasi yang di jalanankan pihak perusahan.

Jika tidak sesuai atau menyalahi aturan, DPRD selaku fasilitator akan segera memanggil pihak terkait.

“Jika terbukti menyalahi aturan akan kami panggil, jangan sampai masyarakat kita di rugikan,” ungkapnya.

DPRD Bontang akan berupaya untuk segera menyelesaikan hal ini. Dalam mediasi nantinya menjadi kunci berhasilnya tuntutan dari nelayan Tihi Tihi. Tegasnya, Dewan menjadi fasilitator bukan eksekutor dalam menyelesaikan kasus ini.

Baca Juga :  Nursalam Minta Penegakan Perwali Pencegahan Covid-19 Di Kota Bontang Adil Dan Tak Tebang Pilih

“Setiap mendapatkan aduan dari masyarakat, kami pastikan DPRD akan memfasilitasi,” sebut Andi Fais.

“Tapi harus di ingat, DPRD hanya sebagai fasilitator bukan eksekutor, jadi hasilnya tergantung dari mediasi,” tegasnya. (Adv/Esc)

What do you think?

Kecam Tindakan Represif di Samarinda, DPP GMNI Minta Dua Massa Dibebaskan

Belum Tentukan Lokasi Debat Putaran Kedua, KPU Bontang Masih Susun Naskah