BONTANG – Maraknya kelompok-kelompok masyarakat yang mendeklarsikan diri dalam mengawal pilkada damai tahun ini, cukup mencuri perhatian publik.
Dalam kurun waktu satu minggu saja, sudah dua tim Anti Money Politic (politik uang) yang mendeklarasikan diri dalam mengawal pilkada serentak 9 Desember mendatang, di kota Bontang. Akan tahapannya sudah dimulai sejak November lalu.
Pertama, ada dari Aliansi Masyarakat Anti Money Politic yang mendeklarasikan diri, pada Minggu (22/11) lalu. Kemudian pada Kamis (11/26) giliran dari MPC Pemuda Pancasila kota Bontang yang menamai timnya dengan sebutan Tim Anti Money Politic.
Keduanya sama-sama menginginkan penyelenggaraan pilkada yang damai, dan bersih dari praktik politik uang. Yang mana berangkat dari keresahan yang sama. Akan takutnya ketika hari pencoblosan kedua paslon yang bertarung menggunakan uang untuk mendapatkan kursi nomor satu di Bontang.
Melihat maraknya animo masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan pilkada di Bontang, Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah saat dihubungi awak media melalui telepon seluler, memberikan apresiasi atas terbentuknya tim-tim tersebut.
Apalagi, jika diukur dalam bentuk partisipasi masyarkat. Selain menjalankan amanat UU Pemilu No. 10 tahun 2016, tim tersebut juga turut membantu kerja Bawaslu dalam memantau potensi kecurangan saat pilkada.
“Itu adalah hal yang positif dalam kontestasi politik yang ada di Bontang,” kata Nasrul sapaanya, dihubungi Jumat (11/27).
“Mencegah money politic itu wajib bagi masyarakat,” sambungnya.
Meski begitu, Ketua Pengawas Pemilu ini berpesan agar kelompok yang sudah muncul ke publik ini, memberikan komitmen seriusnya dalam mengawal pilkada Bontang.
Bawaslu Bontang tidak menginginkan di kemudian hari, nantinya akan membuat masalah baru. Dengan tindakan yang dilakukan atas keputusan pribadi. Karena semua temuan di lapangan harus dilaporkan langsung ke Bawaslu, agar segera dapat ditindak lanjuti.
“Jangan main hakim sendiri, tapi dilakukan secara prosedural,” lanjutnya.
Karena ketika dilakukan tindakan yang atas keputusan pribadi, nantinya akan berdampak pada kondusifitas penyelenggaraan pilkada. Bahkan, jatuhnya ketindak pidana umum.
Oleh karena itu, dirinya lebih menghimbau agar masing-masing tim lakukan koordinasi dengan Bawaslu Bontang. Karena penindakan, sepenuhnya kewenanagan pihak pengawas pemilu.
“Laporkan ke kami, sebagai lembaga yang berhak untuk lakukan penanganan itu,” jelas Nasrul.
Tanpa menaruh pesimis akan efektifitas kinerja tim anti money poltik. Dirinya berpesan agar jangan sampai nantinya justru kelompok-kelompok ini yang akan melakukan praktik money politik itu sendiri.
“Kita harus pastikan, bahwa itu memang benar-benar dari niat yang murni,” harapnya.
Dengan keberadaan dua kelompok yang sadar akan bahaya money politik ini. Diharapkan tidak memunculkan gesekan-gesekan yang mengancam kondusifnya menuju pilkada di kota Bontang.
Nasrul kemudian berpesan agar masing-masing kelompok yang ia yakini memiliki kesadaran dan keyakinan dalam mengamankan pilkada kota Bontang, untuk tetap menjaga tali persaudaraan.
“Kita selalu positve thingking sih, bahwa tujuan mereka demi kondusifitas kota Bontang,” ucapnya.
Sejauh ini pihaknya terus lakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta seluruh tim, demi menjaga kedamaian saat pilkada yang kurang dari dua minggu ini.
“Kepolisian harus menyambut baik, untuk mencegah potensi keributan yang ada di tengah masyarakat,” pungkas Nasrul. (Esc)
