Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Rehab Musala Sekretariat Dewan tak Kunjung Selesai, Syafruddin Pertanyakan Progress Pekerjaan

Advetorial, DPRD Provinsi Kaltim

Rehab Musala Sekretariat Dewan tak Kunjung Selesai, Syafruddin Pertanyakan Progress Pekerjaan

April 10, 2019

SAMARINDA – Kondisi musala di dalam area komplek Sekretariat DPRD Kaltim yang sampai kini belum rampung juga mendapat respon dari DPRD Kaltim.

Salah satunya, Syafruddin, anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Ia merasa heran mengingat luasan musala yang tak terlalu besar, tetapi memakan waktu lama dalam pengerjaannya.

“Musala itu ukurannya tak lebih kurang 10×10 m, tetapi tak bisa diselesaikan Bidang Cipta Karya sebagai pengelola kegiatan merehabnya tepat waktu,” ucapnya.

Disebut Syafruddin, rehab musala di Sekretariat DPRD Kaltim itu sudah harus selesai pada tahun lalu.

“Rehab musala itu seharusnya sudah selesai 24 Nopember 2018, tapi nyatanya tak bisa diselaikan,” kata Syafruddin .

Menurut Syafruddin, secara non teknis proyek rehab musala tersebut tak ada masalah.

Anggaran yang disediakan Rp2,5 miliar lebih. Dialokasikan di APBD-Murni 2018. Jangka waktu pelaksanaannya cukup panjang.

Imbas musola tak direhab tepat waktu, anggota DPRD Kaltim, staf sekretariat, tamu-tamu dan undangan yang hadir di rapat-rapat paripurna tak punya tempat sholat.

“Saya lihat saat ini juga belum ada pekerjaan lanjutannya,” kata Syafruddin.

Logo DPRD Kaltim

Lebih lanjut, ditelusuri, penanggung jawab rehab musala tersebut adalah Bidang Cipta Karya DPUPRPR Kaltim.

Adapun untuk kontraktor pelaksana rehab PT Qirelis Mandiri Jaya dengan nilai kontrak Rp 2,507 miliar.

Sementara untuk nomor kontrak adalah 602/452/CK-V/2018, tanggal 28 Mei 2018. Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, terhitung mulai 28 Juni 2018 sampai 24 Nopember 2018. Jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender.

Bertindak sebagai konsultan pengawas atau supervisi PT Lamin Cipta.

Sementara itu, Rahmat Hidayat, Kabid Cipta Karya DPUPRPR Kaltim, Rahmat Hidayat belum bisa memberikan keterangan jelas terkait belum rampungnya rehab musala di Sekretariat DPRD Kaltim tersebut.

“Saya lagi mengikuti kegiatan pra Musrenbang di Kantor Gubernur, jadi maaf belum bisa menjelaskan,” kata Rahmat. (*)