Relawan Minim Dukungan, DPRD Samarinda Desak Penguatan Program Tanggap Bencana

Anggota DPRD Samarinda, M. Kardiansyah. (Istimewa)

Samarinda Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan bahwa para relawan Tanggap Bencana seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di tingkat kelurahan.

Hal ini disampaikannya, sebab lemahnya dukungan pemerintah terhadap program Kelurahan Tanggap Bencana.

“Minimnya fasilitas, pelatihan, dan perlengkapan dasar dinilai membahayakan keselamatan relawan maupun warga saat bencana terjadi,” jelasnya. (30/06/2025).

Ia mengatakan bahwa hingga pertengahan 2025, dukungan nyata dari pemerintah dinilai masih sangat minim.

“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK. Relawan Tanggap Bencana perlu pengakuan dan dukungan nyata, mulai dari pelatihan rutin hingga penyediaan alat dasar evakuasi seperti rompi, helm, hingga senso,” ujar Andriansyah.

Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap masih banyaknya relawan yang harus turun ke lapangan tanpa perlengkapan standar. Padahal, tugas mereka sangat krusial dalam menghadapi bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran, terutama di kawasan permukiman padat.

Lebih lanjut, DPRD menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya soal logistik, tetapi juga tentang membangun budaya siaga bencana. Oleh karena itu, edukasi kebencanaan perlu diperkuat melalui program kelurahan, kegiatan PKK, dan kurikulum pendidikan.

“Kami mendorong edukasi kebencanaan masuk dalam program kelurahan, PKK, dan sekolah. Kesadaran keluarga menjadi kunci menghadapi situasi darurat,” imbuhnya.

Andriansyah menegaskan bahwa masyarakat tangguh bencana tidak bisa dibentuk secara instan. Diperlukan proses edukasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor agar kesiapsiagaan benar-benar tertanam di tingkat komunitas.

Ia juga memperingatkan agar Pemerintah Kota tidak menjadikan program Tanggap Bencana sekadar agenda seremonial tahunan. Sebaliknya, program ini harus menjadi bagian dari kebijakan publik yang berkelanjutan dan terukur.

“DPRD mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terkait kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di tiap kelurahan. Jangan tunggu bencana terjadi baru bertindak,” tegasnya.

DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal penguatan program penanggulangan bencana agar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Ke depan, DPRD juga akan mendorong penyusunan regulasi dan penguatan anggaran guna memastikan relawan Tanggap Bencana dapat bekerja secara aman, layak, dan profesional,” pungkasnya. (Adv/Dprd Samarinda)