Rencana Pembangunan Pelabuhan Penumpang Palaran Mendapat Dukungan dari DPRD Samarinda

Anggota DPRD Samarinda, Joha Fajal

Samarinda – Rencana pembangunan Pelabuhan Penumpang di Kecamatan Palaran mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kota Samarinda daerah pemilihan (Dapil) II, Joha Fajal.

Ia menyebut proyek tersebut sebagai langkah strategis untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di kawasan Balik Buaya dan sekitarnya.

“Pak Wali dan Pemkot sudah survei langsung ke daerah sekitar Balik Buaya. Lokasinya memang cukup potensial,” ujar Joha (18/06/2025).

Menurut politisi Partai NasDem itu, pelabuhan penumpang akan dibangun secara terpisah dari Pelabuhan Peti Kemas Palaran yang selama ini menjadi pusat aktivitas logistik. Pemisahan fungsi ini dinilai krusial demi menjaga efisiensi dan optimalisasi masing-masing pelabuhan.

“Peti kemas tidak bisa diganggu karena sudah fokus untuk distribusi barang. Jadi pelabuhan penumpang harus dibangun di lokasi berbeda,” tegasnya.

Joha optimistis kehadiran pelabuhan penumpang tersebut akan membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“Ini bisa seperti membuka kota baru. Efeknya pasti besar, termasuk membuka banyak lapangan pekerjaan untuk warga sekitar,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama warga Palaran siap mendukung penuh realisasi proyek tersebut. Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi modal sosial penting bagi kelancaran pembangunan.

“Sebagai wakil dari Dapil II dan warga Palaran, saya sangat mendukung. Saya yakin masyarakat juga akan bersyukur,” ucapnya.

Joha menambahkan, kondisi pusat kota Samarinda yang sudah padat membuat pembangunan pelabuhan baru menjadi tidak ideal jika tetap dipaksakan di area inti kota. Karena itu, ekspansi ke wilayah pinggiran seperti Palaran dianggap sebagai solusi yang realistis dan visioner.

“Kota Samarinda sudah tak memungkinkan lagi untuk bangun pelabuhan di pusat kota. Makanya pemerintah harus cari dan buka ruang baru seperti ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)