SAMARINDA — Keputusan pemerintah kota Samarinda menunda renovasi tiga sekolah yang kerap dilanda banjir memunculkan sorotan dari DPRD Samarinda. Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, menilai langkah tersebut merupakan dampak dari pengetatan anggaran yang memaksa pemkot mengalihkan belanja ke program yang dianggap lebih mendesak.
Kamaruddin mengungkapkan bahwa pemkot saat ini lebih memusatkan alokasi dana pada penanganan banjir sebagai kebutuhan yang dinilai paling mendesak. Kondisi itu berdampak pada mundurnya rencana rehabilitasi sekolah, sehingga anggarannya dipindahkan ke sektor lain yang memiliki skala prioritas lebih tinggi.
“Sekarang pemerintah fokus pada penanganan banjir dulu, sehingga renovasi sekolah sementara digeser,” jelasnya.
Ia menyebut penyesuaian anggaran seperti ini tidak hanya terjadi di Samarinda. Banyak daerah lain juga melakukan penghematan belanja akibat kondisi fiskal nasional yang tengah ketat. Hal tersebut membuat sejumlah program fisik terpaksa ditunda.
“Efisiensi anggaran memang terjadi di mana-mana. Kalau ruang fiskalnya masih memungkinkan, pasti renovasi tetap dijalankan,” ujarnya.
Meski demikian, Kamaruddin menegaskan bahwa penundaan renovasi bukan berarti sekolah-sekolah tersebut akan diabaikan. Ia menilai keputusan itu lebih kepada penataan ulang prioritas agar belanja daerah tetap sejalan dengan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
“Tahun ini memang efisiensi besar-besaran. Jadi, beberapa kegiatan harus disesuaikan,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dinamika fiskal yang terjadi secara nasional memaksa banyak pemerintah daerah mengatur ulang agenda pembangunan. Program-program yang bersifat fisik banyak ditahan demi menjaga stabilitas anggaran.
“Ini bukan hanya terjadi di Kaltim, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia,” tuturnya.
Meski memahami alasan efisiensi, Kamaruddin tetap meminta agar fasilitas pendidikan yang terdampak banjir mendapat perhatian khusus. Ia mengingatkan bahwa keberlangsungan proses belajar mengajar harus tetap dipastikan meskipun terjadi penyesuaian anggaran.
“Kita berharap koordinasi antara OPD terkait dan legislatif dapat memastikan renovasi sekolah tetap masuk dalam daftar program strategis dan dapat direalisasikan pada tahun berikutnya,” pungkasnya. (Adv/Dprd samarinda)
