BONTANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bontang dalam konfrensi pers menyatakan menunda pelaksanaan debat pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bontang. Usai tuai protes dari publik Bontang.
Protes yang disampaikan terkait pemilihan Moderator dan Media Siaran yang menayangkan debat secara live. Pasalnya kedua pihak yang dipilih KPU, di duga merupakan afiliasi dari partai politik.
KPU Bontang pun memutuskan untuk mengundur pelaksanaan debat, hingga waktu yang belum di tentukan. Demi menghindari konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
“Kami harus melihat kondisi sosial yang ada di Bontang,” ucap Ketua KPU Bontang Erwin, saat menggelar konferensi pers di Cafe Uttara, Jl. Pattimura, pada Sabtu (31/10/20).
Saat yang bersamaan KPU resmi merilis pamflet yang berisi pemberitahuan penundaan pelaksanaan debat.
Erwin yakin, sebenarnya tidak ada aturan yang di langgar. Apalagi persoalan pemilihan moderator. Karena dalam kualifikasi nya, moderator jelas tidak terlibat dalam partai politik manapun.
Hal ini diklarifikasi, terkait kabar yang beredar bahwa posisi Nirmala Sari sebagai seorang kader partai Hanura, untuk pengurus daerah Kaltim.
“Hal itu sudah terpenuhi, dengan adanya surat pengunduran diri dari DPD Hanura sebagai bendahara I,” terangnya.
Perihal pemilihan Media penyiaran. Erwin menegaskan tidak ada yang dilanggar. Jika ada yang dilanggar, ia siap untuk menerima laporan dari pihak manapun.
Ia kemudian membandingkan dengan kejadian saat pilpres 2019 lalu. Menurutnya banyak Media yang dilibatkan dalam agenda-agenda KPU. Dan orang-orang yang ada di belakang Media tersebut adalah petinggi partai.
“Ada Surya Paloh dengan Metro TV-nya. Ada Hari Tanoe dengan MNC dan RCTInya. TV-One dengan Abu Rizal Bakri nya. Ini merupakan tim pemenangan di pilpres,” jelas Erwin.
Kedepan, pihak KPU akan berkonsultasi dengan lembaga penyiaran di Kaltim, untuk menyelesaikan masalah ini. Sembari menunggu persetujuan hak siar debat kandidat.
Penundaan pelaksanan debat ini, merupakan hasil konsultasi KPU Bontang, bersama dengan Ketua KPU Kalimantan Timur Rusdiansyah.
“Kami masih akan berkoordinasi,” ucapnya.
Hadir bersama Ketua KPU Bontang, Nirmala Sari memberikan keterangan bahwa saat ini posisinya sudah tidak lagi berpartai. Terhitung sejak Selasa (27/10) lalu. Sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh pengurus DPD Hanura Kaltim.
“Saya tidak terlibat dalam parpol dan bukan salah satu timses partai atau paslon yang ada di Bontang,” tegasnya. (Esc)
