Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim soroti Proyek revitalisasi Pasar Pagi Samarinda.
Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda agar memprioritaskan pedagang lama dalam proses penataan ulang, guna mencegah potensi konflik dan menjaga stabilitas ekonomi mikro warga.
“Pentingnya perlindungan terhadap pedagang yang telah lama menempati area pasar dan memiliki kelengkapan administrasi usaha,” tegas Rohim saat ditemui, Jumat (28/6/2025).
Dirinya mendesak agar pemerintah segera mengembalikan mereka ke lokasi berdagang semula sesuai data dan surat resmi yang dimiliki.
“Segera kembalikan pedagang lama ke Pasar Pagi dan pastikan mereka mendapatkan lapak sesuai surat resminya. Itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” tegasnya.
Menurut Rohim, jika hak pedagang lama diabaikan, hal tersebut berpotensi memicu konflik horizontal. Keluhan yang diterima DPRD juga menyebutkan bahwa ukuran lapak baru kini lebih kecil dari sebelumnya, sehingga menyulitkan pedagang dalam menyimpan stok dan mengelola usahanya.
“Dulu mereka bisa menyimpan barang dagangan di satu-dua lapak, sekarang dimensinya lebih kecil. Tentu ini mengganggu aktivitas usaha mereka,” lanjutnya.
Meski mengapresiasi inisiatif Pemkot untuk mendorong digitalisasi pasar, termasuk penyediaan fasilitas live streaming bagi pedagang daring, Rohim mengingatkan agar inovasi tersebut tidak mengorbankan eksistensi pedagang lama yang telah menopang denyut ekonomi pasar selama bertahun-tahun.
“Kebijakan ini bagus, tapi jangan sampai menyisihkan mereka yang sudah lama berdagang di sana,” ujarnya.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan sosialisasi terbuka terkait penataan ulang Pasar Pagi dan melibatkan seluruh pedagang dalam proses pengambilan keputusan.
“Pendekatan partisipatif dan transparan dinilai menjadi kunci keberhasilan revitalisasi pasar tanpa menimbulkan polemik,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
