Samarinda – Dari tahun ke tahun anggaran pendidikan di Kaltim mengalami peningkatan. Bahkan mandatory spending pun sebesar 20 persen di bidang pendidikan.
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin mengatakan bahwa alokasi anggaran tahun 2023, terkhususnya di sektor pendidikan mengalami peningkatan.
“Ya, kita melihat di tahun 2023 ini, alokasi anggaran untuk Pendidikan hampir 3 triliun. Bahkan itu melampaui 20 persen,” ucap Salehuddin, Rabu (04/01/2023).
Menurutnya, komitmen DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait mandatory spending 20 persen itu, untuk terus dilaksanakan dari tahun ke tahun.
“Sejak tahun 2018 kita selalu bersepakat bahwa untuk Mandatory spending tetap pada 20 persen,” katanya.
Namun demikian, pihaknya tetap meminta kepada Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi, terkhusus leading sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), yang dimana selama ini kinerja realisasi anggaran tidak begitu maksimal.
“Ini yang kita sayangkan, realisasi Mandatory spending sebesar 20 persen di bidang pendidikan tidak maksimal, sementara pada tahun 2018 realisasinya cukup tinggi,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Salehuddin menginginkan kepada Pemprov Kaltim melalui Disdikbud agar proses percepatannya menjadi lebih prioritas, sehingga tidak ada lagi silpa.
“Bahkan di neraca daerah Pemprov Kaltim, berkomitmen bahwa untuk merealisasikan pendidikan 20 persen harus dimaksimalkan. Tetapi realisasinya hanya paling tinggi 16 persen untuk pendidikan. Ini artinya realisasinya sangat kecil,” ungkapnya.
Dengan demikian, pihaknya berharap bahwa kedepannya agar proses evaluasi terhadap realisasi anggaran menjadi konsen bagi kepala Disdikbud Kaltim.
“Jadi Ini menjadi catatan penting keseriusan Pemprov Kaltim untuk dunia Pendidikan, kita merasa masih kurang maksimal,” pungkasnya.(BONNY)
