Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Samarinda Dapat 221 Formasi CPNS, Dominasi Tenaga Pengajar

Daerah

Samarinda Dapat 221 Formasi CPNS, Dominasi Tenaga Pengajar

November 2, 2019

Beri.id, SAMARINDA- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 untuk kota Samarinda hanya mendapat 221 kuota formasi CPNS.

Formasi ini berdasarkan Pengumuman Menteri PAN RB Nomor : B/1069/M.SM pada Senin (28/10/2019).

Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik ) kota Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan untuk penerimaan CPNS di kota Tepian ini masih didominasi tenaga pengajar.

“Saya kira iya, yang namanya sektor pendidikan pasti dominan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (01/11/19) usai melakukan audiensi bersama para tenaga honorer di komplek gedung DPRD Samarinda.

Asli Nuryadin menilai untuk jumlah tenaga pendidik berstatus PNS di Samarinda masih sangat minim. Hal itu seiring juga meningkatnya jumlah pensiunan setiap tahun.

Minimnya tenaga pendidik dianggap tidak seimbang dengan jumlah kuota yang tersedia dalam CPNS.

“Sangat tidak seimbang dengn kebutuhan, Kalau saya disuruh usulkan sekarang, besarannya itu ada 1600 kuota, karena itu yang kita butuhkan, tapi itu gak mungkin, paling paling 200 atau 300 kuota yang diterima,” tuturnya.

Hal itu juga menjadi alasan Disdik memberdayakan tenaga honorer.

“Kalau gak ada mereka yang tenaga honor pasti kolaps sekolah ini,”ucap Asli.

Bahkan kata Asli tidak heran jika satu orang guru bisa mengajar lebih dari satu sekolah. Ada lagi jam mengajar yang dituntut pegawai honorer ini mencapai 24 jam. Hal itu disebabkan karena minimnya tenaga pengajar pada sekolah.

“Pertama yang mendapat tunjangan profesi atau fungsional dia harus 24 jam, itu namanya koalisi, jangankan honor, negeri aja banyak, karena banyak sekolah yang tidak cukup guru. Intinya secara kumulatif kita sangat kurang, jumlahnya sebanyak itu 1.600,” tutupnya

(Jr/*)